Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 25 April 2026

Kejagung Bongkar Peran Kepala KSOP dalam Penerbitan Izin Tak Sah

Redaksi - Sabtu, 25 April 2026 15:15 WIB
127 view
Kejagung Bongkar Peran Kepala KSOP dalam Penerbitan Izin Tak Sah
KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA
Konferensi pers Kejaksaan Agung terkait pengembangan kasus dugaan korupsi penyimpangan izin usaha pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), Kamis (23/4/2026) malam.

Jakarta(harianSIB.com)

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap keterlibatan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, berinisial HS, dalam kasus dugaan korupsi terkait penyimpangan izin usaha pertambangan milik PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi menyebut, HS menjadi salah satu dari tiga tersangka baru yang ditetapkan dalam pengembangan perkara.

"Pada intinya, tersangka HS selaku Kepala KSOP Rangga Ilung memberikan surat persetujuan berlayar kepada PT MCM dan perusahaan lainnya. Padahal tersangka HS mengetahui bahwa dokumen lalu lintas kapal yang memuat batu bara tersebut adalah milik AKT yang dijual menggunakan dokumen yang tidak benar," kata Syarief dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis (23/4/2026) malam, mengutip Kompas.com.

Menurut Syarief, batu bara yang diangkut berasal dari PT AKT, tetapi dijual menggunakan dokumen milik perusahaan lain. Tak hanya itu, HS juga diduga menerima uang bulanan secara ilegal dari perusahaan yang terafiliasi dengan Samin Tan selaku beneficial owner PT AKT.

Baca Juga:
Penerimaan uang tersebut diduga membuat HS tidak menjalankan kewajibannya untuk memeriksa laporan hasil verifikasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai syarat penerbitan surat perintah berlayar. Padahal, izin tambang PT AKT telah diterminasi sejak 2017, sehingga aktivitas pertambangan dan distribusi batu bara seharusnya tidak lagi berlangsung.

"Sehingga pada saat itu, karena seperti yang kita ketahui bahwa izin tambang PT AKT itu sudah diterminasi pada tahun 2017. Sehingga selama itu tidak ada lagi pengawasan dari tempat lain, yang ada di situ adalah KSOP," jelas Syarief.

Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Kinerja Kejaksaan Agung Jalan di Tempat
Debitor Bank Milik Terpidana BLBI Gugat Kejaksaan Agung di Pengadilan
Kejaksaan Agung Agendakan Eksekusi Mati 12 Napi
Halal Bihalal KSOP Sibolga Santuni Anak Yatim dan Hadirkan Pensiunan
Situs Dewan Pers dan Kejaksaan Agung Diretas
Kejaksaan Agung Ungkap Penagihan Bohong-bohongan di Pertamina Rugikan Negara Rp73,49 M
komentar
beritaTerbaru