JAM Intel Siap Kawal PSN Pembangunan 1000 Kampung Nelayan Merah Putih Senilai Rp5,17 Triliun

Jakarta(harianSIB.com)

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) menggelar rapat pendahuluan (entry meeting) Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk Program/Kegiatan Pembangunan 1000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2026.

Rapat tersebut dihadiri Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ade Tajudin Sutiawarman, jajaran Direktur pada JAM Intel, perwakilan Dirjen Perikanan Tangkap, serta jajaran Kajati di seluruh Indonesia secara daring.

Menurut Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, rapat dipimpin Plt Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Sarjono Turin mewakili JAM Intel.

"Kegiatan itu telah berlangsung dengan baik di Gedung Utama Kejagung, Senin (18/5/2026)," sebut Anang, dalam siaran persnya yang dilihat dalam grup WhatsApp, Selasa (19/5/2026).

Baca Juga:

• Pastikan Kesiapan Tepat Sasaran, Bupati Batubara Tinjau Lokasi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

JAM Intel dalam sambutannya dibacakan Plt Sesjamintel menjelaskan, Program Pembangunan 1000 KNMP merupakan salah satu proyek prioritas pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

"Proyek strategis nasional (PSN) dengan total nilai pengamanan mencapai Rp5.170.000.000.000 (Rp5,17 triliun) ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan infrastruktur modern seperti pelabuhan, fasilitas modern untuk produksi dan distribusi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan UMKM," ujarnya.

Selain itu, proyek ini menjadi tiang penopang krusial dari pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi biru, hilirisasi industri, serta pembangunan ekonomi yang merata dari tingkat desa demi memberantas kemiskinan.

Plt Sesjamintel menegaskan, pengawalan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Bidang Intelijen Kejaksaan dalam mengamankan pembangunan strategis nasional guna mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan.

Langkah mitigasi ini diajukan Direktorat IV (Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis) pada JAM Intel guna mengantisipasi adanya potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), baik yang bersifat personel, materiil, maupun hambatan birokrasi yang berisiko menggagalkan proyek tersebut.

Kesuksesan proyek ini membutuhkan kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Melalui sinergi yang kokoh.

Baca Juga:

• JAM Intel Kejagung : Program "Jaga Desa" Bukan untuk Menakut-nakuti

Diharapkan pelaksanaan proyek nasional ini dapat berjalan secara komprehensif, dan mencapai target utama, yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu dan Tepat Sasaran.

"Entry Meeting ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyatukan visi, misi, serta merumuskan langkah konkret di lapangan demi menjamin kelancaran dan keamanan pembangunan infrastruktur bagi para nelayan di seluruh Indonesia," pungkasnya.(*)