MK: Prajurit TNI yang Lakukan Tindak Pidana Umum Seharusnya Diadili di Peradilan Umum

Jakarta(harianSIB.com)

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI seharusnya menjadi kewenangan peradilan umum. Sementara itu, tindak pidana militer yang unsur dan sifat melawan hukumnya terkait kehidupan, tugas, atau struktur kemiliteran menjadi kewenangan peradilan militer.

Pandangan tersebut disampaikan dalam Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kamis (15/10/2026). MK mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan Lenny Damanik dan Eva Melina Br Pasaribu.

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan tindak pidana militer memiliki kekhususan karena berkaitan dengan status prajurit, tugas kedinasan, struktur komando, disiplin, atau kepentingan hukum dalam kehidupan militer.

"Justifikasi yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana militer terletak pada kekhususan materi perkaranya, bukan semata-mata pada status pelaku sebagai prajurit," ujar Arsul.

Baca Juga:

• MK Kabulkan Uji Materi UU Peradilan Militer, Beri Waktu Dua Tahun untuk Diubah

Menurut Arsul, tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI seharusnya diperiksa di peradilan umum. MK juga merujuk Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) mengenai hak atas peradilan yang adil dan kesetaraan di hadapan hukum.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan penggunaan yurisdiksi militer di luar kebutuhan khusus militer harus memiliki dasar objektif, serius, dan bersifat eksepsional.

Dalam amar putusan, MK menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak diubah paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Jika perubahan tidak dilakukan dalam tenggat tersebut, undang-undang itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (**)

Baca Juga:

• Prajurit dan PNS Korem 022/PT Ikuti Penyuluhan Hukum

KPU Deliserdang Tambah 44 Anggota PPK Pasca Putusan MK

Pakar Hukum Tata Negara Minta Putusan MK Harus Konstitusional

Ketua DPR: Prajurit TNI Benteng Kedaulatan Rakyat

Perbatasan Rawan Kejahatan, Prajurit TNI Disebar Hingga Jalur Tikus

Polri Telusuri Hoax Prajurit TNI Sebut Bantuan ke Lombok Pencitraan

Organda Medan Minta Pemerintah Eksekusi Putusan MK Soal Angkutan Online