MK: Prajurit TNI yang Lakukan Tindak Pidana Umum Seharusnya Diadili di Peradilan Umum

Dalam amar putusan, MK menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak diubah paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Jika perubahan tidak dilakukan dalam tenggat tersebut, undang-undang itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (**)

Baca Juga:

• Prajurit dan PNS Korem 022/PT Ikuti Penyuluhan Hukum

KPU Deliserdang Tambah 44 Anggota PPK Pasca Putusan MK

Pakar Hukum Tata Negara Minta Putusan MK Harus Konstitusional

Ketua DPR: Prajurit TNI Benteng Kedaulatan Rakyat

Perbatasan Rawan Kejahatan, Prajurit TNI Disebar Hingga Jalur Tikus

Polri Telusuri Hoax Prajurit TNI Sebut Bantuan ke Lombok Pencitraan

Organda Medan Minta Pemerintah Eksekusi Putusan MK Soal Angkutan Online