Jakarta (SIB)
Menteri Koordinator Bidang Pangan,
Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta semua pihak mendukung
produksi susu dalam negeri. Ia juga sudah memerintahkan Kementerian Perdagangan untuk mengkaji ulang
aturan impor susu agar diperketat.
Hal itu diungkapkan Zulhas guna menanggapi terkait polemik peternak yang membuang puluhan ribu liter susu di Boyolali karena produksinya tak terserap industri. "Kita sudah minta berkoordinasi dengan Kemendag agar diutamakan produksi dalam negeri. Jika kurang baru impor," ujar Zulhas setelah peresmian Pasar Natar di Lampung Selatan, Jumat (15/11), seperti yang dilansir Harian SIB.
Lebih lanjut, Zulhas telah meminta Kemendag agar penyerapan susu peternak lokal sebagai syarat bagi industri untuk impor susu. Syarat itu diberlakukan agar tidak ada lagi peternak yang kehilangan penyerapannya di dalam negeri.
Baca Juga:
"Sedang kita godok dengan Kemendag. Nanti itu yang boleh (impor) itu tidak semuanya. Yang boleh impor susu ya pelaku industri yang terlebih dulu menyerap susu hasil peternak lokal sehingga tidak terjadi lagi apa yang di Boyolali," tegas Zulhas.
Selain itu, terkait isu kualitas susu dalam negeri yang dituding kurang, Zulhas juga menegaskan pembelaannya. Ia meminta agar industri melakukan pembinaan agar ada kualitas yang meningkat. "Kalau (soal) kualitas tidak layak peternaknya dibimbing dong, ya kan," sambungnya.
Baca Juga:
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mempertemukan perwakilan industri pengolahan susu (IPS) dengan perwakilan peternak susu dalam Rapat Koordinasi di Kementan. Pertemuan ini dilakukan beberapa hari usai viralnya aksi buang susu sapi hasil panen di Pasuruan, Jawa Timur.
Dalam pertemuan itu tampak hadir Bayu Aji Handayanto, peternak susu sapi sekaligus pengepul asal Pasuruan yang aksinya viral. Hadir juga Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) Sonny Effendhi.
Buntut masalah tersebut, pemerintah menangguhkan izin impor 5 perusahaan susu imbas aksi buang susu sapi oleh para peternak. Aksi buang susu sapi merupakan protes peternak dan pengepul susu terkait pembatasan kuota kiriman susu ke pabrik pengolahan.
"Tetapi ada 5 perusahaan itu kami tahan izinnya sampai semua kondusif di seluruh Indonesia," kata Amran di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).
Menurut Amran, jika perusahaan tersebut masih enggan menyerap susu sapi dari peternak lokal maka izin impor mereka akan dicabut permanen. Hal itu merupakan ketegasan dari pemerintah dan supaya industri dan peternak saling bekerja sama.
"Kalau, tapi kelihatannya tidak ada, kalau dari 5 masih ada yang mencoba, aku cabut izinnya dan tidak boleh impor lagi. Itu ketegasan kami dari Kementerian. Karena kami tidak ingin antara peternak dan industri tidak bergandengan tangan," tegas Amran.
Sementara itu, Indonesia masih melakukan impor susu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor susu pada periode Januari-Oktober 2024 sebanyak 257,3 ribu ton.
"Naik 7,07% dibandingkan periode yang sama pada 2023. Secara bulanan Oktober 2024 dibandingkan September juga naik, secara tahunan naik," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti , Jumat (15/11).
Dalam data BPS tersebut, dalam lima tahun terakhir, impor susu tertinggi pada 2022 nilainya 338,53 ribu ton. Sementara sepanjang 2023 sebesar 287,97 ribu ton.
Ia menyebut, impor susu yang dilakukan Indonesia dominan adalah dalam bentuk susu krim dan bubuk. Dia menyebut untuk proporsi bentuk segar malah sangat kecil. "Sebagian besar impor susu dalam bentuk milk cream dan susu bubuk. Jadi bukan susu segar, susu segar sedikit sekali proporsinya," terangnya.
Asal impor susu itu dominan berasal dari tiga negara yakni Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), dan Australia. Pada 2024 impor susu dari Selandia Baru 126,84 ribu ton, AS 45,18 ribu ton, dan Australia 38,19 ribu ton.(**)
