Pemerintah Hapus Sanksi Keterlambatan Bayar dan Lapor SPT Tahunan 2024

Jakarta(harianSIB.com)

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 79/PJ/2025, yang memberikan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2024.

Relaksasi ini berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang melakukan pembayaran atau pelaporan setelah tanggal jatuh tempo 31 Maret 2025, namun masih dalam rentang 1 hingga 11 April 2025.

Baca Juga:

• FGD Statistik Sektoral dan Sosialisasi Pertumbuhan Ekonomi Digelar di Paluta, Sekda: Kita Harus Kejar Ketertinggalan
• Wabup Pakpak Bharat Lepas Keberangkatan Jemaah Calon Haji

Penghapusan sanksi ini diputuskan karena batas waktu pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Idulfitri 1446 H, yang berlangsung hingga 7 April 2025. Dengan jumlah hari kerja yang lebih sedikit, pemerintah mengantisipasi potensi keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.

"Pemerintah ingin memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak dengan menghapus sanksi administratif keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan WP OP Tahun Pajak 2024," ujar Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP.
Ia menyebutkan itu dalam siaran tertulisnya diterima wartawan, Rabu(26/3).

Baca Juga:

• IHSG dan Rupiah Menguat, Pasar Abaikan Ketegangan India-Pakistan Harga Emas Melemah
• Inalum Terima Perdana 21.000 Ton Alumina dari Kalbar, Tonggak Baru Menuju Swasembada Aluminium

Dalam kebijakan ini, Wajib Pajak tidak akan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) meskipun pembayaran atau pelaporan dilakukan setelah 31 Maret 2025, asalkan masih dalam periode 1-11 April 2025.

Terkait Keputusan Dirjen Pajak Nomor 79/PJ/2025 dapat diakses melalui laman resmi pajak.go.id.(*)