Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo marah saat rapat terbatas dengan para pembantunya. Sebab dua menteri, Menteri Perdagangan dan Menteri Investasi ke luar negeri di saat krisis pandemi Covid-19. Jokowi juga kecewa dengan kinerja sejumlah menteri.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, jika memang dirasa para pembantunya bekerja tidak maksimal, sebaiknya Jokowi menggantinya. Jokowi perlu menteri yang bisa bekerja di saat pandemi Covid-19.
"Di mana-mana jika menteri enggak bagus kerjanya ya mesti direshuffle siapapun dia," ujar Ujang kepada wartawan, Senin (19/7).
Namun, Ujang pesimis jika Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet. Sebabnya jika dilakukan hanya akan menambah gaduh.
"Tetapi sepertinya tidak akan ada reshuffle sekarang ini. Karena akan menambah gaduh," ucapnya.
Ujang menilai, kemarahan Jokowi seperti hanya gimmick semata. Seharusnya Jokowi tahu jika ada menteri yang ke luar negeri. Menteri yang ke luar negeri seharusnya dengan sepengetahuan dan seizin Jokowi.
"Walaupun marah sepertinya hanya gimmick saja. Karena menteri-menteri ke luar negeri itu juga pasti sudah sepengetahuan dan seizin presiden," ujarnya.
Jokowi dan para menterinya seharusnya saling bahu membantu menghadapi pandemi Covid-19. Bukan hanya cuma sibuk masing-masing.
"Mestinya presiden dan para menterinya bahu membahu bekerja keras dalam menangani pandemi Covid-19. Bukan sibuk masing-masing," kata Ujang.
Dapat Izin
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, menegaskan dua menteri yang melawat ke luar negeri di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sudah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo.
Izin diberikan Kepala Negara sebelum mengeluarkan kebijakan seluruh menteri atau pun kepala lembaga tidak bepergian ke luar negeri jika tak ada hal yang bersifat khusus. Pengecualian hanya untuk Menteri Luar Negeri.
"Sudah izin Presiden, beliau (dua menteri) mendapat izin sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan," kata Setya, Selasa (20/7).
Setya menjelaskan, dua menteri yang melakukan kunjungan ke luar negeri dalam rangka mengurus keperluan perdagangan dan investasi.
"Kedua menteri ke luar negeri melaksanakan dinas karena ada keperluan penting terkait perdagangan dan investasi," ujarnya.
Jokowi Marah
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi marah mendengar dua menterinya melawat ke luar negeri saat kebijakan PPKM Darurat diberlakukan. Kekecewaan itu disampaikan saat rapat terbatas akhir pekan lalu, Jumat (16/7).
"Jokowi marah saat ratas tadi. Karena ada dua menteri yang ke luar negeri. Ya dua menteri itu," ujar sumber dari balik tembok istana, Jumat (16/7).
Dua menteri Kabinet Indonesia Maju melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Pada Selasa 13 Juli 2021, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bertemu dengan Ambassador United State Trade Representative (USTR), Katherine Tai di Washington D.C. Dilanjutkan pertemuan dengan Bank Dunia di Washington DC di hari yang sama.
Delegasi Indonesia Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Mendag Muhammad Lutfi berdiskusi langsung dengan Mari Elka Pangestu selaku Managing Director Development Policy and Partnership World Bank, Vice President for East Asia and the Pacific Victoria Kwakwa, dan Satu Kahkonen (Country Director for Indonesia and Timor Leste).
Luthfi dan Bahlil berada di AS selama sembilan hari. Terhitung 9-18 Juli 2021. Misi keduanya dikabarkan berhasil membawa pulang investasi USD350 juta atau setara Rp5,068 triliun.
Pastikan
Baik Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Investasi mengaku sudah menjalankan prosedur yang berlaku untuk perjalanan dinas luar negeri.
"Pejabat yang melakukan dinas ke daerah, apalagi ke LN itu ada prosedurnya perizinannya dan wajib diikuti," ungkap Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, semalam.
Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bidang Hubungan dengan Daerah sekaligus Juru Bicara BKPM, Tina Talisa juga memastikan kunjungan Menteri Bahlil Lahadila ke Amerika Serikat sudah mendapatkan restu atau izin dari Presiden Joko Widodo.
"Setiap kunjungan kerja Bapak Menteri Investasi ke luar negeri selalu memohon arahan dari Bapak Presiden dan setiap kunjungan kerja yang dilakukan selalu atas sepengetahuan dan seizin Bapak Presiden, termasuk kunjungan ke Amerika Serikat," kata Tina saat dikonfirmasi. (Merdeka/c)
