Jakarta (SIB)
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto mengatakan, desakan pencopotan Kepala BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) Laksana Tri Handoko lantaran banyak yang mengeluhkan kinerjanya. Mulyanto menyebut keluhan berasal dari pengguna hingga peneliti ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
Mulyanto mengungkapkan, hal tersebut dalam konteks menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaitkan masalah ini dengan sistem pemilu proporsional terbuka.
"Kami melihatnya tidak sejauh itu. Ini soal teknis-birokratis seperti konsolidasi organisasi di saat transisi BRIN, kapasitas dalam menjalankan perencanaan dan program, persoalan komunikasi dengan stakeholders," kata Mulyanto saat dihubungi, Jumat (3/2).
Selain keluhan dari para peneliti iptek, bahkan Mulyanto menyebut, adanya temuan terkait infrastruktur BRIN di 2022 yang disoroti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Banyak keluhan dari pengguna iptek, para begawan dan tokoh Iptek, juga para peneliti yang masuk ke kami. Dan karena hal tersebut juga ada temuan BPK terkait infrastruktur tahun 2022 serta temuan Ombudsman RI terkait SDM (sumber daya manusia)," tutur Mulyanto.
Ia menyebut, desakan pencopotan Kepala BRIN lantaran persoalan kepemimpinan. Ditambah kelembagaan yang sentralistik.
"Penyebabnya karena persoalan kepemimpinan dan kelembagaan yang sentralistik dan superbody, sementara anggarannya terbatas," terang Mulyanto.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto merespons desakan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dicopot. Hasto mengatakan hal itu terjadi karena masing-masing anggota dewan memiliki program di daerah pemilihan (dapil)-nya, sedangkan BRIN memiliki keterbatasan anggaran.
Kondisi ini, menurut Hasto, adalah salah satu contoh akibat sistem proporsional terbuka. Hasto menyebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Dewan Pengarah BRIN, juga telah mendengar desakan dari Komisi VII DPR RI tersebut.
"Ya sudah (Bu Mega dengar kabar tentang BRIN). Itu akibat proporsional terbuka. Di mana setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya, padahal BRIN ini kan memang anggarannya terbatas," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2).[br]
Hasto mengatakan, ada banyak program kerja di BRIN yang belum dipublikasikan. Oleh sebab itu, dia menuturkan saat ini Fraksi PDIP di DPR tengah melakukan konsolidasi terkait desakan pencopotan Kepala BRIN.
"Ini sedang melakukan proses konsolidasi, sedang membangun ekosistem di dalam mendorong kegiatan riset dan inovasi, bahkan begitu banyak kinerja yang positif dari BRIN yang belum disampaikan ke publik," ujarnya.
"Karena itulah kami sudah menugaskan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Pak Utut, Sekretaris Fraksi Mas Bambang Pacul untuk melakukan komunikasi," sambungnya. (detikcom/a)
