Jakarta (SIB)
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan. Yusuf Ateh mengatakan upaya pengawalan dan pendampingan belum sepenuhnya diterima baik oleh pimpinan dalam tingkat kementerian maupun daerah.
"Tantangan utama yang kami hadapi dalam pelaksanaan pengawasan intern adalah bahwa upaya pengawalan dan pendampingan belum sepenuhnya diterima dengan baik oleh pimpinan kementerian, lembaga daerah," ujar Yusuf Ateh dalam rapat koordinasi nasional pengawasan intern (Rakornas Wasin) 2023 di Kantor BPKP pada Rabu (14/6).
Menurut Yusuf Ateh, pihaknya kerap mendapati penolakan maupun penghalangan dalam upaya pengawalan. Hal ini menurutnya berdampak pada pencegahan permasalahan menjadi tidak optimal.
"Di lapangan masih kerap terjadi penolakan atau penghalangan terhadap upaya pengawalan yang kami rancang untuk dilakukan sejak tahap awal program kegiatan," ujarnya.
"Dampaknya pencegahan permasalahan menjadi tidak optimal, dalam hal ini program kegiatan terlanjur terkena permasalahan akuntabilitas, sehingga terkadang penyelesaiannya harus melalui upaya penegakkan hukum," sambungnya.
Tidak hanya itu, Yusuf Ateh mengatakan rekomendasi yang diberikan kepada kementerian, lembaga daerah juga kerap lambat ditindak lanjuti. Dia lantas meminta pimpinan kementerian maupun lembaga memberikan akses untuk pengawasan internal.
"Selain itu tindak lanjut oleh kementerian lembaga daerah atas rekomendasi yang kami sampaikan juga seringkali lambat atau bahkan berlarut-larut hingga masalah semakin besar. Kami berharap komitmen pimpinan kementerian lembaga daerah memberikan akses pada pengawasan internal dan menindak lanjuti rekomendasi dapat ditingkatkan," ujarnya.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaporkan adanya ruang perbaikan yang perlu ditindak lanjuti oleh berbagai kementerian dan daerah. BPKP juga menyebut adanya potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 persen.
Hal ini disampaikan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dalam rapat koordinasi nasional pengawasan intern (Rakornas Wasin) 2023, di Kantor BPKP, Rabu (14/6). Acara ini diketahui dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Pada kesempatan tersebut, Yusuf Ateh mengatakan pihaknya melakukan pengawasan untuk menyelesaikan mandat pembangunan pada RPJMN 2020-2024. Ia mengatakan pihaknya mendapati adanya program yang belum optimal diselesaikan.
Ia mengatakan dalam program infrastruktur terdapat 58 proyek strategis yang belum dimulai. Hal ini disebut memiliki resiko keterlambatan proyek hingga tidak optimalnya manfaat pembangunan. (detikcom/r)
