Wapres Ma'ruf Minta Mahfud Segera Selesaikan Polemik Al-Zaytun

Jakarta (SIB)

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Menko Polhukam Mahfud Md segera menyelesaikan polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun. Selain itu, Ma'ruf juga meminta agar hak-hak pendidikan santri juga diperhatikan.

Hal itu disampaikan Ma'ruf saat rapat bersama Mahfud dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Istana Wakil Presiden, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ma'ruf meminta agar masalah utama Al-Zaytun dipecahkan.

"Terkait dengan Al-Zaytun yang mengelaborasi dari arahan wapres itu adalah Bapak Menko Polhukam, yang intinya bagaimana agar mana yang menjadi penyebab utama dan keresahan dan macam-macam harus diselesaikan, yang menyangkut orang itu segera selesaikan," kata Juru Bicara Wapres Ma'ruf, Masduki Baidlowi, kepada wartawan, Selasa (4/7).

Ma'ruf juga memberikan arahan terkait para santri dan pengajar. Dia ingin para santri terjadi hak pendidikannya.

"Yang terkait dengan persoalan pembangunan SDM dalam konteks pendidikan itu harus diselamatkan," jelasnya.

Masduki menyebut Ma'ruf tidak memberikan tenggat waktu khusus. Akan tetapi, kata dia, Ma'ruf ingin masalah Al-Zaytun ini segera diselesaikan.

"Secepatnya harus segera diselesaikan terkait dengan Al-Zaytul itu," tutur Masduki.

Belum Ada Keputusan

Mahfud Md mengungkap, belum ada kesimpulan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun akan tetap dibiarkan beroperasi atau ditutup. Dia lalu menggambarkan sikap Pemerintah terhadap Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo yang didirikan oleh Abu Bakar Baasyir, mantan napi terorisme.

"Kita belum sampai ke kesimpulan itu, tapi selama ini kita belum pernah menutup pondok pesantren," kata Mahfud pada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/7).

Mahfud mengatakan pemerintah tidak menutup Pesantren Al Mukmin, saat Abu Bakar Baasyir tersandung kasus terorisme. Hal itu dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Abu Bakar Baasyir adalah tindakan perorangan.

"Termasuk pondok pesantren yang seperti Al Mukmin sekalipun, kita tidak (menutup). Tapi kalau pribadi yang melakukan pidana ya kita... Tapi itu akan di baca dulu," terang dia.

Dilaporkan

Sementara itu, sejumlah ulama dari Tasikmalaya mendatangi Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Mereka melaporkan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang atas dugaan penistaan agama.

"Kita melaporkan penistaan agama yang dilakukan oleh Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang," kata Pimpinan Ponpes Darul Ilmi Tasikmalaya Ruslan Abdul Gani dilansir detikJabar, Selasa (4/7).

Ruslan mengungkap, pelaporan ke Polda Jabar dibuat oleh perwakilan forum ulama, ormas Islam, dan pimpinan ponpes se-Tasikmalaya. Panji Gumilang dianggap telah membuat kegaduhan dengan beberapa pernyataan kontroversialnya.

"Jadi kita melaporkan bukan pesantrennya, tapi pimpinannya karena telah melakukan penodaan agama. Kami minta Panji Gumilang segera diproses dan ditangkap sekarang juga," ungkapnya.

Mengenai Ponpes Al-Zaytun, Ruslan sepakat pondok tersebut adalah aset yang harus diselamatkan. Ia mendesak Polda Jabar segera turun tangan dan menangkap oknum di pesantren tersebut yang dianggapnya telah menyesatkan para santrinya.

"Pesantren itu adalah aset, harus tetap diselamatkan. Yang kita proses adalah oknum di dalam yg menyesatkan para santri dan umat Islam terutama di wilayah Indramayu," ucapnya.(detikcom/c)

Baca Juga:

• Truk Rem Blong Diduga Penyebab Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang
• Wapres Ma'ruf Amin Berikan Penghargaan UHC Awards kepada 493 Kepala Daerah

Baca Juga:

• Jokowi Sampaikan Permohonan Maaf Jelang Akhir Jabatan
• Pegi Setiawan Tuntut Polda Jabar Rp190 Juta