Dorong Reformasi Birokrasi, Menteri PANRB Minta Peran APIP Diperkuat

Jakarta (SIB)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar lebih optimal dan kualitatif sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai sektor penting bagi reformasi birokrasi.

"Dalam mendorong mesin birokrasi, diperlukan pengawasan yang intensif mulai dari awal perencanaan sampai dengan evaluasi. Dalam hal pengawasan internal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran strategis untuk menjaga setiap program kegiatan pemerintah tetap on track di jalur yang semestinya," ujarnya Anas dalam keterangan tertulis, Kamis (7/12).

Hal itu disampaikannya saat membuka rapat kerja BPKP. Anas menjelaskan keterlibatan audit dan pengawasan internal pada tahap penentuan tujuan, strategi, dan program organisasi dapat membantu memastikan tujuan dan manfaat yang diharapkan, dapat diidentifikasi dengan jelas bersamaan dengan analisis objektif pencapaian pembangunan.

Oleh karena itu, peran BPKP dalam mewujudkan reformasi birokrasi nasional sangat penting. BPKP dapat mencegah berbagai inefisiensi dan ketidaktepatan program dan kegiatan.

"Presiden telah menyatakan bahwa birokrasi itu seperti mesin. Tinggal bagaimana mesinnya jangan pakai pertamax terus, kalau perlu pakai yang hemat tapi capaiannya banyak. Inilah PR kita, salah satunya ada peran bapak di sini mengawasi," ungkapnya.

Selain itu, ia menyatakan sinergi dan kolaborasi antara para stakeholder merupakan langkah penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas di pemerintahan.

Ia pun berpesan agar BPKP sebagai penasihat terpercaya dan mitra strategis dalam bidang audit, dapat menjalankan peran pengawasannya secara maksimal dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi.

"Kondisi existing pengawasan nasional menjadi penting ke depan untuk memastikan birokrasi ini bekerja dengan optimal. Maka dari itu, penguatan APIP menjadi PR kita bersama sama," pungkasnya. (**)

Baca Juga:

• Alumni IPDN Mengeluh ke Pdt Penrad Siagian Terancam Tersingkir dari Jabatan Strategis Sejak Disahkan UU TNI
• Wabup Batubara : Aparatur Pemerintah Dituntut Sesuaikan Diri dengan Reformasi Birokrasi