Jokowi Diminta Tidak Urusi Debat

Jakarta (SIB)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan tidak akan mengubah format debat Pilpres 2024. KPU menyebut format debat telah disepakati oleh masing-masing tim pasangan calon.

"Kan model atau bentuk debatnya sudah disepakati. Ada enam segmen. Segmen pertama visi misi program, segmen dua dan tiga pertanyaan yang telah disiapkan panelis dan kemudian masing-masing calon menjawab, segmen empat dan lima adalah pertanyaan masing-masing calon kepada calon yang lain dan dijawab oleh calon, segmen keenam penutup," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).

"Jadi memang modelnya seperti itu. Debat empat dan lima pun akan begitu," sambung dia.

Hasyim mengatakan tidak akan ada penambahan durasi pada debat berikutnya. Menurutnya, durasi 120 menit dianggap sudah cukup sesuai.

"Tidak (akan ditambah), cukup, cukup itu. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Gitu. Karena sudah tiga kali debat, kenapa polanya diubah? Gitu," ujarnya.

Dia menekankan tidak akan ada perubahan pada durasi hingga format debat. Hasyim pun menyerahkan urusan strategi ke masing-masing calon yang ikut berdebat.

KPU menyebut, penyelenggara debat tersebut sudah sesuai kesepakatan dengan masing-masing tim pasangan calon.

"Saya nggak komentar ya. KPU ini kan menyelenggarakan debat sudah berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan kesepakatan dengan semua tim pasangan calon, termasuk dengan televisi," kata Hasyim Asy'ari .

Hasyim menuturkan, KPU hanya menyediakan forum untuk menyelenggarakan debat. Menurutnya, terkait strategi hingga substansi jawaban bukan termasuk ranah KPU.

"Jadi tentang strategi, tentang substansi jawaban, bukan ranah KPU untuk membuat penilaian. KPU menyiapkan forum untuk debatnya," ujarnya.

"Jadi soal strateginya, soal substansinya itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenangnya calon dan juga tim pasangan calon," sambung dia.

Hasyim mengatakan debat merupakan metode kampanye, sehingga rakyat yang dapat menilai. Dia menuturkan KPU tidak dalam kapasitas untuk menilai strategi dari masing-masing pasangan calon.

"Apakah masuk di pikiran dan hatinya rakyat atau tidak, itu sepenuhnya rakyat yang menilai, mengomentari, dan meyakinkan atau tidak itu pemilih," paparnya.

Kok Ikut Komentar?

Sementara itu, Anies mengaku heran mengapa seorang presiden ikut berkomentar.

Anies mulanya mengatakan, pernyataan yang ia sampaikan dalam debat perihal kebijakan. Menurutnya, publik juga bisa menilai secara terbuka terkait kebijakan yang dibuat suatu institusi.

"Sebenarnya, yang dibahas tadi malam semua soal kebijakan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan, dan ini adalah bagian dari publik bisa melakukan penilaian atas kebijakan-kebijakan yang dibuat," kata Anies kepada wartawan di Gorontalo, Senin (8/1).

Anies mengatakan, justru aneh jika ungkapan yang ia sampaikan dinilai mengarahkan ke personal capres lain. Ia menyebut, pembahasan yang ia lontarkan tak ada ke ranah personal.

"Malah aneh, kalau dipandang sebagai personal, ini sama sekali nggak ada yang personal. Semuanya adalah tentang kebijakan. Bisa direview ulang kok, apa yang kemarin dibahas," katanya.

Anies mengaku terkejut dengan pernyataan Presiden Jokowi. Ia lantas mempertanyakan mengapa seorang presiden memberikan komentar terkait evaluasi debat pilpres 2024 ketiga.

"Jadi malah saya agak terkejut, kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya? Jadi saya rasanya nggak mau berkomentar terlalu banyak dah, biar publik aja nanti yang menilai," ujar eks Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca Juga:

• Jokowi Tunjukkan Ijazah SD, SMA hingga UGM ke Penyelidik Polda Metro
• Melapor ke Polda Metro Jaya, Jokowi: Tuduhan Ijazah Palsu Masalah Ringan, tapi Dibawa ke Hukum Agar Jelas

Tak Urusi Debat

Anggota Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Mardani Ali Sera,juga meminta presiden tak mengomentari debat Pilpres.

"Presiden lucu. Nggak usah urus debat Pilpres. Urus negara aja. Biarkan debat pilpres urusan KPU dan masyarakat. Semua biasa di debat," kata Mardani saat dihubungi, Senin (8/1).

Mardani pun mempertanyakan kenapa Jokowi tak berkomentar soal pertanyaan SGIE yang dilontarkan oleh cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat debat kedua. Saat itu, Cak Imin bertanya balik kepanjangan dari SGIE (State of the Global Islamic Economy) kepada Gibran. Pertanyaan Gibran itu pun dipermasalahkan oleh Tim AMIN.

"Kenapa nggak komen saat SGIE?" kata Mardani.

Menurutnya, presiden tak boleh memihak kepada salah satu pasangan calon presiden (capres). Terkhusus saat ini, Gibran, yang merupakan putra dari Jokowi ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Sayang jika Presiden memihak. Mesti jaga marwah. Presiden wajib nteral," katanya.

Baca Juga:

• Jokowi Laporkan Tuduhan Ijazah Palsu ke Polda Metro Jaya
• Pimpinan MPR Tanggapi Desakan Pecat Gibran: "Kami Berpegang pada KPU, Prabowo-Gibran Solid!"

TIDAK SEPAKAT

Cawapres nomor urut 3 sekaligus Menko Polhukam Mahfud Md juga merespons pernyataan Presiden Jokowi yang bilang debat pilpres ketiga diisi serangan personal. Mahfud tak sepakat dengan hal itu.

"Ya mungkin kalau penilaian Presiden. Kalau (menurut) saya sih nggak," kata Mahfud kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/1).

Mahfud lantas mengambil contoh terkait permintaan data pertahanan untuk dibuka, yang lantas dikatakan sebagai rahasia negara. Mahfud menilai hal yang harus dirahasiakan adalah data intelijen dan yang berkaitan dengan strategi penyerangan.

"Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar. Ndak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan. Kalau bicara soal anggaran, kalau anggarannya segitu, situasi anu-nya begitu, kan itu bukan rahasia. Ndak ada, ndak ada dari yang kemarin yang harus dirahasiakan, pertanyaannya itu," ucapnya.

Mahfud lantas menyebut dirinya yang pernah menjabat sebagai Menhan. Dia menilai terkait alutsista dan anggaran tidak bisa dibicarakan di ruang tertutup.

"Kalau saya ya, kan saya mantan Menhan juga. Mana yang rahasia? Saya tahu mana UU yang (soal) rahasia (data negara). Ndak ada dari pertanyaan itu yang harus mengungkap rahasia negara. Itu bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan. Itu kan soal alutsista. Nggak bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya rembugan, bukan debat," ujarnya.

Mahfud Md juga menilai capres Ganjar Pranowo tak menyerang personal lawan saat debat ketiga Pilpres 2024. Mahfud memandang sejak awal Ganjar tak meminta agar rahasia negara dibocorkan.

"Kemarin menurut saya ndak personal juga, Pak Ganjar kan? Enggak personal dan tidak ada personal dan tidak ada rahasia negara yang minta dibocorkan," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan saat debat Ganjar meminta keterbukaan anggaran pertahanan. Sementara, kata dia, yang dimaksud rahasia negara yang tak bisa dibocorkan adalah rencana inteligen maupun tempat-tempat vital yang tak bisa sembarangan dibuka ke publik.

"Kan minta terbuka anggaran. Rahasia negara itu misalnya temuan inteligen. Rencana inteligen, rencana penyerangan, rahasia tentang tempat-tempat vital. Itu namanya rahasia negara. Kalau bertanya 'Hei gimana itu anggarannya kemarin kok katanya bekas?' Itu bukan rahasia," tegasnya.

Dalam konteks debat ketiga Pilpres 2024, Mahfud memandang semestinya pertanyaan Ganjar soal alutsista.

"Dijelaskan aja 'itu ndak bekas' atau bekas tetapi ini anggarannya biar publik tahu. Menurut saya ndak ada rahasia negara yang diminta dibocorkan kemarin. Coba saya minta tahu yang mana yang rahasia negara. Kan semuanya nonton, apa rahasia yang harus diminta oleh salah seorang capres. Itu semua hal yang milik publik dan sudah menjadi berita," jelasnya.

Mahfud juga mengatakan, tak berencana melakukan serangan personal saat mengikuti debat keempat Pilpres 2024 antarcawapres. Dia juga tak melakukan persiapan khusus dalam forum tersebut.

"Kalau saya nggak punya rencana saling serang personal untuk apa. Itu kekanak-kanakan. Saya nggak perlu menyiapkan diri juga. Kaya gitu kan nggak bisa dipersiapkan juga. Itu wawasan yang melekat. Paling baca-baca koran, ada teman kasih masukan ya ayo. Tapi persiapan khusus enggak," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai debat ketiga Pilpres 2024 kemarin hanya terlihat adanya saling serang antarcapres. Jokowi tak masalah adanya saling serang tersebut, asalkan menyangkut visi dan kebijakan.

"Saling menyerang nggak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang," kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Serang, Banten, Senin (8/1).

Jokowi mengatakan serangan bukan untuk saling menjatuhkan secara personal. Dia menilai debat seperti itu tidak mengedukasi.

"Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi," ujarnya. (**)