Jakarta (SIB)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto angkat bicara terkait program redistribusi tanah yang sempat disinggung dalam Debat Cawapres keempat pada Minggu kemarin.
Dalam momentum debat tersebut, Cawapres nomor urut 03, Mahfud Md menyebut bahwa hingga saat ini belum ada satupun sertipikat redistribusi tanah. Menurut Mahfud, yang ada itu baru legalisasi berupa pemberian sertipikat.
Hadi menjelaskan, selama delapan tahun dari 2015-2023 atau selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), program redistribusi tanah sudah mencapai 2,96 juta bidang. Sedangkan sejak 1961, tepatnya setelah terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hingga 2014 atau selama 53 tahun, program Redistribusi Tanah baru mencapai 2,79 juta bidang.
"Setiap tahunnya rata-rata kita mengeluarkan (sertipikat redistribusi tanah) sebanyak 424.000 bidang. Artinya ini sudah bagus, sistemnya sudah bagus dibandingkan tahun 1961 sampai 2014 tersebut. Ini merupakan akselerasi pelaksanaan Reforma Agraria khususnya Redistribusi Tanah," kata Hadi dalam keterangan tertulis, Selasa (23/1).
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024, Redistribusi Tanah memiliki target 4,5 Juta hektare. Dari target tersebut, tanah objek yang bersumber dari Eks Hak Guna Usaha (HGU), Tanah Telantar dan Tanah Negara Lainnya memiliki target 0,4 juta hektare dengan capaian saat ini sebanyak 2.269.859 bidang tanah dengan luas 1.432.928,91 hektare atau sebesar 358,23%.
Sementara itu, tanah objek yang bersumber dari Pelepasan Kawasan Hutan memiliki target 4,1 Juta Hektare. Saat ini capaian untuk TORA yang bersumber dari Pelepasan Kawasan Hutan baru mencapai 774.416 bidang tanah dengan luas 379.621,85 hektare atau sebesar 9,26%.
Hadi mengatakan, pelaksanaan Reforma Agraria bukan hanya dilangsungkan oleh Kementerian ATR/BPN saja, namun juga ada keterlibatan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN adalah Redistribusi Tanah dari Eks HGU ini sudah kita laksanakan melebihi target hingga 358,23%. Sisanya adalah pelepasan kawasan hutan, namun baru 1,7 Juta hektare. Tahun 2024 kita akan tingkatkan sinergi bersama kementerian terkait," imbuhnya.
Dalam melaksanakan Reforma Agraria, Hadi mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN terus berkoordinasi secara intensif dengan KLHK dan KKP. Dengan KLHK, pihaknya berkoordinasi menyangkut penguasaan tanah yang berada di kawasan hutan untuk bisa ditangani oleh ATR/BPN.
"Terdapat 21.385 desa kami harap bisa dilepas (dari kawasan hutan) dan diserahkan ke rakyat melalui Redistribusi Tanah. Kami juga berkoordinasi ketat dengan KKP untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir," jelas Hadi.
Sebagai tambahan informasi, dalam Debat Cawapres kemarin, Mahfud menyebut bahwa sampai saat ini belum ada satupun masyarakat yang memperoleh redistribusi lahan.
"Yang ada itu legalisasi, orang sudah punya (tanah) diberi sertifikat. Yang lain belum dapat," ucap Mahfud di debat pemilihan presiden (pilpres) 2024 keempat yang terlaksana di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).
Selain itu, ia juga menyinggung tentang penguasaan industri sawit seluas 39 juta hektare di Indonesia yang hanya dikuasai segelintir orang.Mahfud menilai, hal itu adalah ironi karena dari total 17 petani sawit di Indonesia, rata-rata hanya menguasai 0,5 ha lahan sawit.
Oleh sebab itu untuk menciptakan keadilan, Mahfud mengatakan bahwa konsep reforma agraria perlu dilakukan. Konsep itu memiliki tiga pilar, antara lain legalisasi, retribusi, dan pengembalian klaim tanah. (detikFinance/c)
