Ombudsman Sumut Temukan Maladministrasi Konflik Kepentingan

Medan (harianSIB.com)
Kasus seorang siswi SMA Negeri 8 Medan tidak naik kelas terus bergulir. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akhirnya telah menyelesaikan pemeriksaan kasus yang melibatkan siswi berinisial MSF.

Ombudsman Sumut dalam Laporan Akhir Pemeriksaan (LHAP) menemukan adanya maladministrasi konflik kepentingan dalam kasus tersebut.

Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) itu telah diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut, Abdul Haris Lubis, di Kantor Ombudsman Sumut, Kota Medan pada hari Jumat 5 Juli 2024.

Baca Juga:

• MPKW Sumut-NAD Audiensi ke Disdik Sumut, Perkuat Kolaborasi untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Kristen
• Seluruh Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB di Sumut Diimbau Tidak Gelar Studi Tour

Ombudsman Sumut juga memberikan LAHP kepada Kepsek SMA Negeri 8 Medan, Rosmaida Asianna Purba dan perwakilan Inspektorat Pemprov Sumut.

Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut, James Marihot Panggabean menjelaskan, LAHP ini terkait dengan pemeriksaan kasus yang dialami MSF, yang tinggal kelas karena ketidakhadiran tanpa keterangan sejumlah 34 hari. 

Baca Juga:

• Ombudsman Sumut Investigasi Dugaan Maladministrasi di RSUD Djoelham Binjai
• MPKW Sumut-NAD Sambut Baik Pengangkatan Alexander Sinulingga sebagai Kadisdik

"Ombudsman menemukan maladministrasi konflik kepentingan, tidak kompeten dan tidak patut dilakukan oleh Kepala SMA Negeri 8 Medan, dalam melaksanakan tugasnya sehingga mengakibatkan seorang peserta didik tidak naik kelas hanya dikarenakan ketidakhadiran," kata James dikutip dari viva.co.id, Sabtu (6/7/2024).

James menjelaskan bahwa terjadinya maladministrasi tidak kompeten oleh kepala sekolah dibuktikan dengan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) SMA Negeri 8 Medan, tidak mengatur secara khusus terkait komponen atau indikator kenaikan kelas peserta didik.

"Bahwa keputusan yang diambil, saat pelaksanaan rapat dewan guru SMA Negeri 8 Medan dengan menyimpulkan MSF tidak naik kelas dikarenakan ketidakhadiran peserta didik. Padahal SMA Negeri 8 Medan belum memiliki komponen atau indikator kenaikan kelas peserta didik," kata James.

Dalam pemeriksaan kasus tinggal kelas ini, Ombudsman Sumut memintai keterangan MSF dan orang tuanya Coky Indra, Kepala Sekolah SMAN 8 Medan Rosmaida Asianna Purba dan Kadisdik Sumut Abdul Haris Lubis, beberapa waktu lalu. (*)