Ditjen Pajak "Intip" Rekening Nasabah di Atas Rp 1 Miliar

Jakarta (harianSIB.com)
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu kini memiliki kewenangan tambahan untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan

Dirjen Pajak diberikan hak untuk "mengintip" rekening nasabah di atas Rp 1 Miliar. Nominal rekening ini naik dari PMK 70/2017 yang hanya Rp 200 juta.

Kewenangan baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Baca Juga:

• Kemenkeu Bantah Sri Mulyani Jamu Cristiano Ronaldo
• Sri Mulyani Hadapi DPR Hari ini, Keputusan Pemangkasan Anggaran di Depan Mata!

Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo membeberkan tujuan lembaganya dapat mengintip informasi di dalam rekening di atas Rp 1 miliar.

Suryo mengatakan melalui aturan itu pihaknya ingin memastikan validitas data perpajakan yang dimiliki lembaganya. Menurutnya, validitas data itu diperlukan untuk kepentingan perpajakan.

Baca Juga:

• Kasus Jiwasraya, Dirjen Anggaran Kemenkeu Ditahan 20 Hari di Salemba
• Dirjen Kemenkeu Tersangka Usai Setujui Saving Plan Jiwasraya 2006-2012

"Kita mencoba untuk mengatur, memberikan dan menjaga validitas data yang akan kita dapatkan, dipertukarkan menjadi lebih valid secara kualitas dan ketepatan" kata Suryo dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, (13/8/2024).

Suryo menjelaskan dalam PMK tersebut diatur agar pihak perbankan dan lembaga melakukan due diligence sebelum membuka rekening nasabah. Hal itu dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.

"Apabila ada kesepakatan yang dilakukan untuk menghindarkan data dan informasi yang dipertukarkan, kami berhak untuk mengevaluasi," ucapnya.

PMK Nomor 47 Tahun 2024 ini lahir sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan Tahun 2017. Aturan ini merupakan perubahan ketiga dari peraturan pelaksana sebelumnya, yaitu PMK Nomor 70 Tahun 2017.

Suryo mengatakan pertukaran data yang diatur dalam aturan ini merupakan hasil kesepakatan internasional. Dia menekankan data yang dipertukarkan bukan hanya dari Indonesia ke luar negeri, tetapi juga dari luar negeri ke Indonesia.

"Ini betul-betul kesepakatan bersama di tingkat internasional, terkait validitas data ini karena data ini diperlukan pada saat kita menegakkan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak di masing-masing otoritas," jelas Suryo.