Sekjen PDIP Jadi Tersangka, Effendi Simbolon : Megawati Harus Mundur

Jakarta (harianSIB.com)

Evaluasi menyeluruh harus dilakukan oleh PDIP menyusul ditetapkannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Evaluasi itu termasuk mundurnya Megawati Soekarnoputri sebagai ketua Umum PDIP.

Baca Juga:

• PDIP Pecat Effendi Simbolon Karena Bertemu dengan Jokowi
• Lantik Pengurus PSBI Medan 2023-2028, Effendi Simbolon Ajak Berlomba-lomba dalam Kebaikan

"Harus diperbaharui ya semuanya, mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui, bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya-lah, sudah waktu pembaharuan yang total ya," terang mantan kader PDIP Effendi Simbolon seperti dikutip dari detikcom, Rabu (8/1/2025).

Effendi mengaku prihatin atas masalah hukum yang menimpa PDIP saat ini.

Baca Juga:

• Peresmian Tugu PPLMI di Simarrihit Diwarnai Pemberian Ulos Soraburuk
• Ribuan Anggota PSBI Napak Tilas ke Gunung Simbolon di Simalungun

"Turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya," katanya.

Effendi mengatakan perlu ada evaluasi menyeluruh yang dilakukan PDIP setelah Hasto Kristiyanto ditetapkan tersangka. Dia menilai selama ini belum ada kader PDIP dengan jabatan struktural yang strategis berstatus tersangka.

Menurut Effendi, evaluasi itu juga harus dilakukan mulai posisi ketua umum partai. Effendi menyinggung perlu ada pembaharuan total di kepengurusan PDIP.

Effendi lantas menyinggung posisi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP setelah Hasto tersangka KPK. Dia menilai harus ada tanggung jawab yang dilakukan Megawati sebagai pemimpin PDIP.

"Karena ini kan fatal ini, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan partai, itu kan diatur oleh UU Parpol, jadi harus dipertangunggjawabkan kepada publiknya juga," jelas Effendi.

Effendi mengatakan Megawati harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas masalah hukum yang menimpa sekjennya dan berakibat pada citra buruk partai.

"Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum, ya harus seperti Perdana Menteri Kanada aja mengundurkan diri hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian 51 saja," terang Effendi.