Dia juga mengatakan, barang akan menumpuk di pelabuhan gara-gara larangan tersebut. Penumpukan itu akan membuat pemilik kontainer membayar biaya sewa lebih mahal.
"Selain itu, ke pengusaha, otomatis barang tidak bisa keluar dari pelabuhan. Maka akan terjadi penumpukan, bayar sewa, harga barang akan naik. Kapal bersandar tidak bisa dibongkar," ujarnya.
DicopotDi kesempatan itu, massa meminta agar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dicopot.
Baca Juga:
"Kami (sopir) dan pengusaha di sini meminta kepada Bapak Prabowo untuk turunkan Menteri, turunkan Menteri Perhubungan! Jangan tempatkan orang yang tidak mengerti tentang transportasi di Kementerian Perhubungan," kata Ketua DPP
Aptrindo Gemilang Tarigan, dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (21/3).
Sejumlah pengusaha dan
sopir truk terlihat memakai baju hitam-hitam dan membawa poster-poster berisi kritik tajam terhadap pemerintah.
Baca Juga:
Gemilang mengatakan larangan truk melintas di tol selama 16 hari memberatkan pengusaha dan pengemudi truk. Dia mengatakan penghasilan mereka berkurang drastis karena pembatasan operasi truk selama masa Lebaran dinilai terlalu lama.
Dia mengatakan,
Aptrindo sudah menyampaikan keberatan sebelum kebijakan diterapkan. Namun dia mengatakan
Kemenhub hanya berjanji akan menampung usulan itu.
Pengusaha dan
sopir truk pun menantang para pejabat
Kemenhub, termasuk Menhub Dudy, menemui massa
demonstrasi. Massa bersedia berdebat mengenai kebijakan ini.
"Rakyat yang akan menanggung ini semuanya selama 16 hari. Kami tidak dapat beroperasi, pengemudi kami ini makan apa, Pak? Pengusahanya tidak bisa bayar cicilan," ujarnya.
Mereka menyebut Menhub Dudy Purwagandhi tidak paham situasi di pelabuhan bila aturan itu diberlakukan.
"Pak Menteri itu tidak pernah ke pelabuhan. Tidak mengerti dia, makanya untuk saya bilang, ganti saja menterinya ini, Pak Prabowo," kata Gemilang Tarigan.
Dia mengatakan dirjen terkait di
Kemenhub juga tidak mengerti dengan situasi jika operasionalisasi truk dilarang melintas terlalu lama. Mereka menuntut semua pejabat yang tak peka karena membuat aturan pembatasan truk melintas 16 hari agar diganti.
"Dia (Menhub) tidak mengerti apa-apa ini. Sama dirjen juga perlu ditukar semualah, kami adalah rakyat Indonesia," jelasnya.
Mereka mengaku heran dengan kebijakan truk dilarang melintas selama 16 hari ketika momen
mudik Lebaran 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut baru kali ini terjadi selama beberapa tahun terakhir.
"Kebijakan ini selama ini tidak pernah terjadi seperti itu," ungkapnya.
