Perkara Korupsi di Gunungsitoli, Mantan Kepala UPT BMBK Sumut Dituntut 5 Tahun Penjara

Medan (harianSIB.com)
Mantan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumatera Utara (Sumut), Rizak Taruna Zega, dituntut 5 tahun penjara terkait perkara korupsi pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tahun 2022 di Gunungsitoli, Nias.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai, perbuatan Rizak telah memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsider.

Adapun dakwaan subsider yang dimaksud, yaitu Pasal 3 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Chromebook Kemendikbudristek: 28 Saksi Diperiksa Kejagung
• Kasus Korupsi Pengadaan Laptop, Kejagung Buka Peluang Periksa Mantan Mendikbud

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rizak Taruna Zega oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun," tegas JPU Ahmad Hawali, di Ruang Sidang Cakra 9 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (12/8/2024).

Selain itu, Jaksa juga menuntut Rizak untuk membayar denda sebesar Rp100 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Baca Juga:

• Proyek Fantastis Laptop Rp9,9 T di Kemendikbudristek Diusut Kejagung
• Indosat Dukung HUT ke-347 Gunungsitoli, Dorong Digitalisasi Nias

"Menghukum terdakwa membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp1,8 miliar. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar UP paling lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi UP tersebut," tambah Hawali.

Namun, lanjut JPU, apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menutupi UP tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara.

Sementara itu, Temazisokhi Telaumbanua selaku mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Dinas BMBK Sumut yang juga terdakwa dalam perkara ini dituntut 1 tahun dan 6 bulan (1,5 tahun) penjara dan enda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.