Medan (SIB)
Massa petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) yang menginap di depan Gedung DPRD Sumut, Senin (19/9) - Selasa (20/9) "menjerit" dan meminta Presiden Jokowi menghabisi mafia tanah yang telah menyengsarakan petani selama 10 tahun.
"Kami sangat berharap Pak Jokowi membantu menyelesaikan konflik tanah petani di Palas. Apalagi kami sering diteror dan diancam, agar tidak menuntut tanahnya dikembalikan yang dirampas dua perusahaan perkebunan di Palas," ujar juru bicara petani Risma Nainggolan di hadapan anggota DPRD Sumut, Hendra Cipta yang menerima aspirasi pengunjuk rasa.
Menurut Risma, dirinya bersama seratusan petani ini terpaksa berunjukrasa ke DPRD Sumut, karena sudah tidak tahan lagi dengan ancaman, teror yang diduga dilakukan suruhan PT SRL dan PT SSL yang telah menguasai lahan petani seluas 400 hektare.
"Sudah 10 tahun atau tepatnya pada 2012, kami berjuang menuntut hak-hak kami. Bahkan tim DPRD Sumut juga sudah turun ke lokasi tanah yang disengketakan, tapi kedua perusahaan tidak ada niat baik untuk mengembalikan tanah rakyat," kata Risma dengan mata berkaca-kaca.
Padahal, tambahnya, lahan seluas 1.024 hektare yang diperoleh anggota KTTJM dengan akta jual beli secara ganti rugi di hadapan kepala desa dan camat mewakili Pemkab Palas diketahui pihak perusahaan.
Akan tetapi, katanya, tiba-tiba terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan, yang diketahui perusahaan perkebunan PT SRL dan PT SSL dengan alasan lahan yang dikuasai masyarakat masuk dalam Izin Hutan Tanaman Industri (IHTI).
Akibatnya, tambah Risma, perusahaan menumbangi tanaman milik masyarakat dan menguasai secara paksa lahan mereka seluas 400 hektare, sehingga lahan yang kini dikuasai warga hanya berkisar 600 hektare.[br]
Berkaitan dengan itu, Risma berharap agar jeritan hati para petani di Palas didengarkan Presiden Jokowi dan berharap ikut menyelesaikan konflik dimaksud, dengan menindak tegas para mafia tanah yang ikut memperkeruh situasi antara petani dengan kedua perusahaan perkebunan tersebut.
Ditambahkan Risma, para petani akan terus melakukan unjuk rasa dan menginap di depan Gedung DPRD Sumut sampai masalah konflik tanah ini selesai, karena petani juga tidak berani pulang ke desanya, karena diancam oleh orang tidak dikenal.
Panggil PT SSL dan PT SRL
Menyikapi jeritan para petani, anggota DPRD Sumut Hendra Cipta menegaskan, pihaknya segera melayangkan surat panggilan kepada PT SSL dan PT SRL untuk melakukan rapat dengar pendapat gabungan Komisi A, B dan E, guna menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Aksi unjuk rasa ini sudah berlangsung selama dua hari dan tetap mendapat pengawalan dari personil kepolisian dan Satpol PP, setelah sehari sebelumnya mereka menginap di depan Gedung DPRD Sumut. (A4/f)
