Bupati Deliserdang Lepas 185 Petugas Verifikasi 46.920 KK Miskin Sesuai Data Kemenko PMK

Lubukpakam (SIB)

Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan melepas 185 petugas memverifikasi data warga miskin tahun 2023 sebanyak 46.920 kepala keluarga (KK) dari Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) melalui data dari penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KI). Pendataan akan dilangsungkan selama sebulan agar warga miskin ekstrem, rentan miskin dan mampu terdata valid.

Ashari Tambunan pada kesempatan itu berharap kepada petugas agar sungguh-sungguh menjalankan tugas pendataan. Sebab data penduduk miskin yang didapati petugas nanti bukan digunakan lintas pemerintah saja tapi juga digunakan perusahaan dan lainnya dalam penanganan kemiskinan.

"Saya pesan kepada petugas, lakukan tugas dengan sungguh-sungguh. Banyak tantangan kalian jumpai, cuaca dan alamat tak jelas, bahkan ada tekanan dari pihak lain. Jangan jadi tak semangat untuk verifikasi namun tetap (berintegritas) cari dan data jumlah tersebut. Ingat ini bukan sekedar pendataan namun akan membantu warga untuk keluar dari status kemiskinan. Semakin baik data semakin baik penanganan, sehingga masyarakat miskin terpenuhi kebutuhan nya," harap dia.

Kepada para camat, ia meminta supaya petugas verifikasi dibantu kordinasi dengan siapapun, baik lurah kades dan lainnya memverifikasi data tersebut. Kepada Dinas Sosial Deliserdang supaya tetap mengawasi agar data yang didapat sungguh valid dan benar. Sehingga penyaluran bantuan ke depannya tepat sasaran.

"Saat ini masih terdengar masyarakat miskin belum dapat bantuan, namun ada masyarakat relatif mampu dapat bantuan. Ini jangan terdengar lagi dan target berikutnya adalah menghapus kemiskinan itu sendiri. Data diharap akurat dan lengkap, saya percaya data sangat penting dan sangat strategis by name dan by address, latar belakang dalam upaya membantu warga keluar dari kemiskinan terutama miskin ekstrem," harap Ashari Tambunan.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Deliserdang, Antony Napitupulu sebagai wakil rakyat membidangi pembagunan dan kesejahteraan sosial, dalam rapat beberapa kali rapat dengan Kadis Sosial Deliserdang menginginkan warga data miskin dan tidak mampu segera dimiliki. Karena pengalaman Covid-19 Maret 2020 Deliserdang belum memiliki database warga miskin, sehingga banyak salah sasaran dan terjadi pergolakan penerima bantuan yang sangat susah dialami para Kades dan camat dalam penyalurannya.

"Itu terjadi karena data dari Kemensos bukan data Pemkab Deliserdang. Sesuai data Kemenko PMK melalui P3KI sebanyak PMK 46.920 data yang harus diverifikasi, saya meminta petugas verifikasi benar meneliti yang benar apa warga miskin ekstrem atau tidak, jadi datanya harus real ke depannya," harap dia.

Kadis Sosial Deliserdang Rudi A Tambunan menyampaikan dalam laporannya bahwa verifikasi data miskin ini sudah melalui tahapan dari Perda Deliserdang Nomor 3 Tahun 2018 yang memudahkan pihaknya memverifikasi.

Menurutnya petugas memverifikasi dengan menggunakan aplikasi yang dirancang khusus sehingga hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk menyelesaikan tugasnya, sehingga menekan biaya dan kesalahan input.

"Mereka ini orang yang terpilih dari kantor camat yang memenuhi kompetensi handal, punya jiwa sosial. Mereka akan memverifikasi data penduduk Indonesia yang terendah perekonomiannya yang ada di Deli Serdang. Jumlah data yang mau diverifikasi sebanyak 46.920 oleh 185 petugas. Rencananya dilakukan selama sebulan. Bulan November sudah ada data miskin handal di Deliserdang," tutur Rudi.(C2/c)