Pemprov Sumut Gelar Rakor Penanganan Pengungsi Rohingya

Medan (SIB)

Pemprov Sumut mengadakan rapat koordinasi (Rakor) tentang penanganan pengungsi Rohingya. Rakor itu menghimpun informasi, menyusul keberadaan para pengungsi Rohingya di Desa Kwala Besar, Pantai Camar Karang Gading, Deliserdang.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung mewakili Pj Gubernur Sumut Hassanudin memimpin rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (5/1).

“Kita telah menghimpun informasi dari semua instansi dan lembaga swadaya masyarakat, serta badan yang ditunjuk PBB seperti UNHCR, Pengungsi Rohingya ini sudah kurang lebih lima hari di sini, untuk penanganan kedaruratan sudah ada bantuan makanan dan lain-lain,” kata Basarin Yunus Tanjung usai rapat.

Selain itu, juga telah dilakukan antisipasi gesekan antara masyarakat lokal dan pengungsi. Aparat keamanan, Pemerintah Kabupaten Deliserdang dan lainnya bersama-sama menjaga keamanan di area pengungsi tersebut.

“Isu-isu (pro dan kontra) sudah masuk, sejak awal kita sudah mengantisipasi gesekan antara masyarakat lokal dengan pengungsi, sudah ada pengamanan dari TNI, Pemerintah Kabupaten, nantinya informasi yang berkembang di sana jadi pertimbangan untuk kita tangani selanjutnya,” katanya.

Protection Associate United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Oktina Hafanti mengatakan, pihaknya akan terus mendukung apa yang dilakukan pemerintah kabupaten dan provinsi. Pihaknya juga telah menyalurkan makanan dan lainnya.

Oktina menjelaskan, biasanya dalam penanganan pengungsi, UNHCR biasanya memberikan solusi panjang seperti makanan dan minuman. Ia juga mengaku pihaknya tidak bisa sendiri mengatasi pengungsi. “Tentu saja kita tidak bisa sendiri, mesti didukung Pemerintah Indonesia,” katanya.

Berdasarkan data UNHCR, jumlah pengungsi yang mendarat di Deliserdang sebanyak 157. Pengungsi tersebut terdiri dari orang dewasa, anak-anak, bayi dan balita.

Turut mengikuti Rakor tersebut Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Effendy Pohan, Kepala Satpol PP Sumut Mahfullah Pratama, Pemkab Deliserdang, UNHCR dan lainnya. (**)