DPN FKPPN Ingatkan Meneg BUMN Jangan "Seret" PTPN Gabung ke Danantara

Medan(harianSIB.com)

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN) mengingatkan Meneg BUMN Erick Thohir jangan "menyeret" PTPN masuk ke dalam Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), karena diyakini akan membuat PTPN semakin "terpuruk" alias sulit berkembang.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPN FKPPN Drs HN Serta Ginting, didampingi Ketua Harian M Jamil Sipayung dan Sekretaris Jenderal F Baginda Panggabean kepada wartawan, Rabu (26/2/2025), di Medan, menanggapi rencana pemerintah akan memasukkan PTPN ke Danantara.

Baca Juga:

• Prabowo: Sebentar Lagi Kekayaan Danantara Tembus USD 1 Triliun
• Qatar akan Investasi USD 2 Miliar ke Danantara

"Kami berharap seluruh PTPN di tanah air tidak ikut dimasukkan ke dalam Danantara. Dengan melakukan kebijakan merger saja di sejumlah tubuh PTPN membuat sulit bangkit bahkan semakin buruk, konon lagi nanti jika masuk ke dalam Danantara," kata Serta Ginting.

Serta dan Baginda Panggabean meyakini tidak ada keuntungan yang positif bagi PTPN, karyawan, apalagi bagi para purnakarya (pensiunan) masuk ke Danantara. Sebab, sudah otomatis seluruh kinerja manajemen hingga keuangan PTPN akan dikendalikan langsung oleh Danantara.

Baca Juga:

• Pasca Bentrok 2 Kelompok Pemuda Berdamai, Polresta Deliserdang Lidik Tindak Kriminal
• DPRD SU: Berlarutnya Konflik di Lahan Eks HGU PTPN II Akibat Kementerian ATR/BPN dan BUMN Kurang Tegas

"Akibatnya, fungsi direktur yang ada di jajaran Holding PTPN akan tidak ada lagi. Dengan demikian, kebijakan Holding di tubuh PTPN yang dibangun selama ini akan sia-sia," tandas Serta.

Ditambahkannya, pembentukan holding sendiri selama ini tidak ada manfaatnya bagi PTPN, karyawan apalagi purnakarya, konon lagi masuk ke Danantara, dikhawatirkan akan semakin mundur PTPN.

Berkaitan dengan itu, Serta mengingatkan Meneg BUMN agar membiarkan PTPN 1-12 tidak masuk ke Danantara, karena para pensiunan tidak ingin PTPN semakin terpuruk, agar seluruh hak karyawan khususnya purnakarya yang selama ini terpinggirkan bisa lambat laun terpenuhi.