Komisi II DPR Setujui PKPU Pilkada Akomodir 2 Putusan MK

Jakarta (SIB)
Komisi II DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Minggu (25/8). DPR telah menyetujui PKPU Pilkada yang mengakomodir 2 putusan MK.

Rapat dengar pendapat itu dilakukan di ruang rapat Komisi II DPR, Jakarta. Turut hadir perwakilan dari pemerintah dalam rapat tersebut.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Rapat dimulai dengan KPU yang membacakan perubahan dalam PKPU.

Baca Juga:

• Cegah Wabah ASF, Pantur Banjarnahor Minta Gubernur Sumut Alokasikan Dana Vaksin Flu Babi
• Irham Buana Nasution: Jangan Biarkan Polemik Empat Pulau Jadi "Api Eskalasi Politik" Rusak Hubungan Sumut-Aceh

Setelahnya Bawaslu, DKPP, menanggapi dengan singkat yang menyatakan menyetujui rancangan PKPU itu. Kemudian Doli meminta persetujuan kepada para peserta rapat apakah PKPU itu dapat disetujui.

"Draf PKPU sudah mengakomodir, tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan MK 60 dan 70, apakah kita bisa setujui? Kita setujui?," tanya Doli.
"Setuju," jawab peserta sidang.

Baca Juga:

• Ketua DPRD SU Ajak Semua Pihak Patuhi Keputusan Mendagri Terkait Penetapan 4 Pulau ke Sumut
• Lanal TBA Musnahkan 4,5 Kg Sabu, Danlanal Tegaskan Sinergi Antar-Aparat

Disetujui Pimpinan
Ahmad Doli Kurnia mengatakan rapat hari itu telah disetujui pimpinan DPR RI.

"Kemarin saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui, karena ini hari libur dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan," kata Doli.

Doli berkoordinasi terkait rapat tersebut dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Surat terkait persetujuan sidang itu juga telah keluar kemarin malam.

"Kita mengajukan surat pimpinan. Saya koordinasi dengan Pak Dasco, dan kan kita ada proses administrasi. Suratnya sudah keluar langsung tadi malam," sebutnya.

Doli mengatakan sudah komunikasi dengan pemerintah dan disetujui. Dan pada akhirnya rapat itu pun dilakukan dengan hasil menyetujui PKPU yang mengakomodir 2 putusan MK.

"Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesneg, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju," kata dia.