Polemik Pagar Laut, Menteri ATR Beberkan Daftar Pemilik HGB

Jakarta (harianSIB.com)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengakui bahwa pagar laut misterius di Tangerang telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Pernyataan tersebut ia sampaikan pada Senin (20/1/2025).

"Kami mengakui atau membenarkan adanya sertifikat Hak Guna Bangunan di kawasan pagar laut sebagaimana yang ramai di media sosial," ujar Nusron, dikutip dari CNN Indonesia

Menurutnya, jumlah sertifikat HGB di area tersebut mencapai 263 bidang, dengan kepemilikan atas nama beberapa pihak. "Sebanyak 234 bidang tercatat atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan," jelasnya.

Baca Juga:

• Diduga Palsukan Dokumen, Kasi Keuangan Polres Padangsidimpuan Diperiksa Propam Polda Sumut
• Peringati May Day, Aliansi Serikat Pekerja Buruh Pawai Kelilingi di Kota Pematangsiantar

Nusron juga menambahkan adanya 17 bidang yang telah berstatus sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Surhat Haq.

"Jadi, informasi yang beredar di media maupun media sosial mengenai keberadaan sertifikat tersebut telah kami verifikasi dan benar adanya, termasuk lokasi yang sesuai dengan data pada aplikasi," pungkasnya.

Baca Juga:

• Kasus DBD di Pematangsiantar Capai 81 dalam Tiga Bulan, Satu Orang Meninggal
• Bupati Palas Buka Musrenbang RKPD 2026, Soroti Defisit Anggaran dan Tantangan Pembangunan

Pagar laut misterius membentang sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten. Keberadaan pagar laut tersebut sampai saat ini masih menimbulkan misteri dan polemik.

Nusron beberapa waktu lalu mengaku belum bisa berbuat apa-apa soal pagar laut misterius itu. Pasalnya, pagar laut berada di wilayah lautan. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN belum bisa masuk mengurusi persoalan tersebut.

"Selama masih di laut, itu adalah rezimnya laut. Kalau di darat, tergantung apakah masuk kawasan hutan atau bukan. Kalau hutan, itu menjadi kewenangan (Kementerian) Kehutanan, kalau bukan hutan, ya itu menjadi kewenangan kami," kata Nusron, Rabu (15/1), dilansir situs resmi Kementerian ATR/BPN.(*)