Audit BPK Bongkar Masalah Dana Hibah Keagamaan di Tasikmalaya, Pemprov Jabar Ambil Langkah Tegas

Bandung(harianSIB.com)

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana hibah ke lembaga keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya.

Dana hibah ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dengan nilai total mencapai hampir Rp 30 miliar.

Baca Juga:

• Geger! Yuke Dewa 19 Tabrak Anak Hingga Koma, Video Viral saat Gendong Korban Berdarah!
• Didakwa Rugikan Negara Rp 578 Miliar, Tom Lembong Sebut Audit BPK Nyatakan Impor Gula Tak Rugikan Negara

Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Ade Sapari, dugaan korupsi ini muncul berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

Baca Juga:

• KPK OTT Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso
• Polda Sumut Tunggu Hasil Audit BPKP Pelimpahan Tersangka Acong

Audit tersebut menemukan berbagai kelemahan dalam pengelolaan belanja hibah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya.

"Program hibah keagamaan ini sekitar Rp 30 miliar, terdiri dari Rp 28,89 miliar dalam anggaran murni dan bertambah menjadi Rp 29,96 miliar dalam anggaran perubahan," ujar Kombes Ade pada Jumat (25/4/2025) dikutip kompas.com

Dana hibah tersebut disalurkan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Total ada 40 lembaga keagamaan yang menjadi penerima hibah.