Jaksa Agung: Program Dana Desa Mampu Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pembangunan

Jakarta (SIB) -Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan program Dana Desa yang digulirkan Presiden Joko Widodo, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Jaksa Agung HM Prasetyo saat menerima Bibit Samad Rianto Kepala Satgas Dana Desa dan Anwar Sanusi Sekjen Kemedes Desa tertinggal di Kejagung, Rabu (23/8).

"Tadi kami bahas tentang hal- hal apa yang selama ini terjadi yang tentunya semuanya harus tahu bahwa program Dana Desa ini sangat penting terutama untuk mensejahterahkan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memeratakan pembangunan," kata Jaksa Agung HM Prasetyo.

Menurut Prasetyo program Dana Desa tentunya berdampak sangat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya akan turut serta mendukung terlaksananya program tersebut secara merata di seluruh Kejaksaan Negeri.

Untuk itu, Kejaksaan melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Republik Indonesia, berencana mengumpulkan sekitar 74.910 ribu kepala desa di kabupaten untuk memberikan sosialisasi tentang penyerapan Dana Desa pada Kamis (25/8) secara serentak di Indonesia.

"Oleh karena itu dengan keberhasilan program Dana Desa ini tentunya secara kumulatif nantinya akan membuat kesejahteraan masyarakat dan bangsa kita akan lebih cepat terwujud nah ini semua tadi kita bicarakan dan betul memang besok jajaran kejaksaan akan menyelenggarakan semacem penyuluhan, penjelasan, pengarahan, dan penerangan secara serentak di seluruh Indonesia kepada para kepala desa jadi kerjasama antara kepala negeri di daerah masing masing dengan bupati, wali kota dilaksanakan di kantor-kantor negeri," tegasnya.

Jaksa Agung menegaskan, dalam pertemuan nanti, pihaknya memberikan pemahaman kepada mereka tentang hal-hal apa yang perlu dilakukan, tidak dilakukan dan hal-hal apa yang perlu dihindari dan dicegah.

Sementara itu, Anwar Sanusi menegaskan terkait anggaran Dana Desa, pemerintah sudah mengucurkan Rp60 triliun ke seluruh kepala desa.

"Jadi begini, untuk yang tahun ini dikucurkan Rp60 triliun dan ini sudah masuk kepada tahap yang kedua yakni bulan Agustus. Tahap yang pertama memang kemarin belum seluruhnya tercairkan karena memang ada beberapa aspek dan ada beberapa kendala," tegasnya.

Terkait kedatangannya ke Kejagung, Anwar menegaskan untuk bersilaturahmi dan juga berkoordinasi terkait program Dana Desa.

Di lain pihak, Kepala Satgas Bibit (mantan komisioner KPK) mengatakan pihaknya akan menitikberatkan penggunaan, pengawasan dan mekanisme kinerja para pengguna anggaran Dana Desa.

"Ada dua yang dikerjakan Satgas tentunya kita akan melihat permasalahannya ada regulasi, ada teknis, manajemen, dan ada penyalahgunaan kepenilaian. Nah itu kita akan mencoba pembenahan secara keseluruhan mendasar, yang kedua juga kita akan menangani yang muncul-muncul ke permukaan sekarang ini," ujar Bibit.

Untuk itu, sambungnya, dirinya mengharapkan peran serta masyarakat untuk mengawasi penggunaan dan pembangunan infrastruktur di desanya masing-masing.
"Peran masyarakat akan kita galakkan bersama sama termasuk LSM-LSM yang ikut mengawasi dan masyarakat pada umumnya harus kita bangkitkan semangatnya untuk mau peduli pada desanya," pungkasnya.

Seperti diketahui dalam pidatonya, Jokowi mengungkapkan sejak dimulai tahun 2015 hingga menjelang akhir tahun 2017, program Dana Desa telah berhasil membangun desa. Terbukti dengan terbangunnya lebih dari 89.800 kilometer jalan desa dan 746.400  meter jembatan.

"Akses air bersih untuk 22.100 rumah tangga, 19.500 unit sumur, 108.000 unit drainase dan irigasi, serta 941 unit embung," kata Jokowi dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (16/8).

Kemudian, lanjutnya, program Dana Desa juga telah berhasil meningkatkan perekonomian desa dengan bertambahnya 1.700 unit perahu, dan 3.000 unit pasar desa. Sedangkan di bidang pendidikan, Dana Desa berhasil mewujudkan terbangunnya 14.900 unit PAUD.

Selanjutnya, di bidang kesehatan, dana yang dialokasikan untuk sekitar 75.000 desa tersebut berhasil membangun 4.100 unit Polindes, dan 9.9000 unit Posyandu. (J02/f)