8 Poin Kontrak Politik BEM UI yang Diajukan ke Prabowo dan Jokowi

Jakarta (SIB)- Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Universitas Indonesia (BEM se-UI) mengadakan dialog terbuka untuk membahas kontrak politik dengan kedua tim sukses capres dari kubu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Kontrak politik tersebut mencakup enam bidang isu.

"Ini berdasar enam bidang yang sudah disepakati teman-teman mahasiswa. Pendidikan, energi, riset, kesehatan, korupsi, dan HAM. Ini berdasar bidang keilmuan kita," jelas Ivan Riansa, Ketua BEM UI ketika diwawancarai pada Rabu (17/6) di auditorium Fakultas Hukum UI, Depok.

Berdasar rilis yang diterima, berikut adalah delapan poin kontrak politik dari enam bidang isu yang diajukan oleh mahasiswa UI kepada capres dan cawapres dari dua kubu:

1. Membenahi infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan terluar dengan meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam anggaran pendidikan.

2. Melakukan harmonisasi aturan dan percepatan implementasi tata kelola pemerintah terbuka di seluruh lembaga pemerintah.

3. Merealisasikan pembangunan proyek PLTU 10.000 MWC dan SPBG secara masif, untuk mengurangi konsumsi minyak bumi.

4. Memberikan privilege kepada BUMN/NOC untuk mengambil alih blok-blok migas yang akan atau telah habis masa kontraknya.

5. Segera mengaksesi Framework Convention Tobacco Control (FCTC) maksimal Bulan Desember 2014.

6. Menaikkan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan amanat UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 171 mulai tahun 2015 untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

7. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu secara berkeadilan.

8. Menaikkan anggaran riset nasional menjadi minimal 2 persen dalam kurun waktu masa jabatan presiden.

Delapan kontrak poltik tersebut ditanyakan oleh tim panelis yang terdiri dari para aktivis BEM UI kepada kedua tim sukses dan kemudian didiskusikan secara terbuka. Nantinya, akan menjadi draft kontrak politik mahasiswa yang akan ditandatangani oleh kedua capres dan cawapres.

Kontrak politik tersebut diharapkan dapat diimplementasikan oleh presiden terpilih pada 9 Juli 2014 nanti. Selanjutnya, kontrak tersebut akan menjadi kontrol sosial pada pemerintah selanjutnya.

"Nanti akan ditelurkan atau diwariskan kepada adik-adik generasi setelah saya untuk mengawal proses perjuangan ini bahwasanya inilah agenda-agenda penting yang harus dilaksanakan oleh pemangku kepentingan," tandas Ivan. (detikcom/i)


Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.