HUT ke-70 RI, PA GMNI Punya Pesan Khusus untuk Jokowi

Jakarta (SIB)- Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Ahmad Basarah menyampaikan apresiasi terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mengusung program revolusi mental. Tapi program revolusi mental diharapkan menjadi program yang bisa diterapkan di kehidupan keseharian.

Karenanya Presiden Jokowi disarankan membentuk suatu Badan Khusus berupa Komisi Ideologi Nasional yang bertugas untuk merancang dan  melaksanakan program-program pembangunan dan pemantapan mental ideologi bangsa yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

"Hari ini bangsa Indonesia merayakan 70 tahun kemerdekaan bangsanya. Kemerdekaan yang direbut dari tangan penjajah kolonial yang telah menghisap kekayaan alam bangsa Indonesia melalui strategi pembodohan bangsa Indonesia dan politik pecah belah (devide et impera). Penjajahan beratus-ratus tahun lamanya dan mengalami politik adu domba telah membentuk bangsa Indonesia sebagai bangsa yang inferior, tidak malu menadahkan tangan dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan etika serta mudah curiga kepada orang lain," kata Basarah dalam keterangannya, Senin (17/8).

Basarah menuturkan, revolusi mental adalah program merombak struktur dan kultur mental bangsa Indonesia menjadi superior, dari bangsa yang tidak malu melanggar hukum menjadi bangsa yang malu melanggar hukum.

Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menyebut revolusi mental harus menjadi program yang dikelola komisi khusus yang berperan untuk memperkuat mental dan ideologi bangsa ini. Apalagi, di masa Presiden Soekarno program tersebut pernah dilakukan dengan membentuk BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan dan Pelaksanaan  Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Bangsa yang akan menjadi dasar pembentukan Komisi Ideologi Nasional dan pelaksanaan program-programnya sehingga program Revolusi Mental menjadi agenda nasional yang didukung dan melibatkan seluruh lembaga-lembaga negara dan segenap bangsa Indonesia," papar Basarah.

"Komisi Ideologi Nasional dapat dibentuk melalui Peraturan Presiden dan lembaganya berada langsung di bawah Presiden sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya akan memiliki legitimasi politik yang kuat dan mengikat lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Bahkan jika diperlukan, pemerintah dapat mengusulkan hak inisiatifnya kepada DPR untuk membentuk Undang-undang tentang Pemantapan Mental Ideologi.

Karena itu, PA GMNI mengusulkan Komisi Ideologi Nasional dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional dengan kriteria negarawan yang mengetahui dan memahami sejarah bangsa Indonesia dengan baik, mengerti perasaan, pikiran dan kepribadian asli bangsa Indonesia serta memahami geopolitik dunia.

"Komisi Ideologi Nasional akan menjadi alat Negara di front terdepan untuk mengembalikan supremasi mental bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang dan pemenang. Barangkali, pembentukan Komisi Ideologi Nasional dapat menjadi kado bagi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tahun 2015 ini," tutur Basarah. (detikcom/ r)