Rencana Pemerintah Melebur Lembaga Pernah Gagal, Akankah Luhut Berhasil?

Jakarta (SIB)- Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan berencana melebur lembaga-lembaga negara yang tak efektif. Rencana ini rupanya rencana lama yang dihidupkan kembali. Dulu rencana ini menuai resistensi dari pihak-pihak yang tak mau dibubarkan. Akankah kini berhasil?

"Menanggapi rencana Pemerintah akan melebur beberapa Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS) itu bukan rencana baru, rencana yang sudah lama, dan sudah ada kajiannya yang dilakukan oleh Kemenpan, dan sudah dibahas di Komisi II periode yang lalu, sayangnya hasil kajian itu tidak dilaksanakan," kata mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar kepada wartawan, Jumat (21/8).

Agun menuturkan banyak pihak yang resisten dengan rencana peleburan lembaga. Mereka yang resisten memiliki kepentingan terhadap lembaga tersebut.

"Sesungguhnya Kemenpan saat itu sudah sangat giat, akan tetapi masih mendapat resistensi dari pihak-pihak yang tidak mau dibubarkan, akhirnya tidak jadi," tutur Agun yang sekarang duduk di Komisi VI ini.

Agun mendukung rencana Luhut melebur lembaga-lembaga yang tak efektif. Salah satu lembaga yang dinilainya kurang efektif, berdasarkan kajian di masa lalu, adalah Komisi Hukum Nasional.

"Yang saya ingat Komisi Hukum Nasional, dan masih banyak lagi yang pembentukannya tidak atas dasar perintah UU," jawab Agun saat ditanya lembaga mana saja yang tak efektif.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap banyaknya lembaga yang kurang efektif. Untuk itu, pemerintah akan melakukan peleburan di bawah lembaga lain atau pun di bawah kementerian tertentu.

"Banyak itu lembaganya, ada seratusan itu ya. Mungkin ada yang mau dilebur yang enggak jelas kerjanya itu lama itu. Saat ini sudah ada 10 lembaga yang dibubarin tetapi fungsinya tidak dibubarkan. Jangan salah," kata Luhut di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (20/8). (detikcom/f)