Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 12 September 2026

FP Golkar DPRD SU: P-APBD Sumut Rp13,337 Triliun Wajib Jadi Mesin Pemulihan Ekonomi Rakyat

Firdaus Peranginangin - Sabtu, 12 September 2026 16:40 WIB
92 view
FP Golkar DPRD SU: P-APBD Sumut Rp13,337 Triliun Wajib Jadi Mesin Pemulihan Ekonomi Rakyat
Foto harianSIB.com/Firdaus
H Aswin Parinduri SH MH.

Medan(harianSIB.com)

Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut menegaskan Perubahan APBD Sumut TA 2026 senilai Rp13,337 triliun lebih, wajib menjadi mesin pemulihan ekonomi rakyat, sekaligus instrumen nyata untuk mempercepat pemulihan pascabencana, melindungi pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas pembangunan di daerah ini.

Besarnya anggaran tersebut harus mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar terserap dalam belanja pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut H Aswin Parinduri SH MH kepada wartawan, Sabtu (12/9/2026), melalui telepon di Medan, menanggapi disahkannya Ranperda Perubahan P-APBD Sumut 2026 menjadi Perda oleh DPRD Sumut bersama Pemprov Sumut, Kamis (10/9/2026) lalu.

Menurut Aswin, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali jalan, jembatan dan infrastruktur yang rusak. Pemulihan harus mengembalikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, memulihkan pelayanan dasar serta memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana di masa mendatang.

Baca Juga:
Karena itu, tandas Aswin, penanganan pascabencana harus dilakukan secara terintegrasi, berbasis data dan tingkat kerusakan, serta mendapat pengawasan yang kuat. Keberhasilan pemulihan ini, harus diukur dari sejauh mana masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan kehidupan secara normal.

Di tengah penyesuaian fiskal, Golkar mengingatkan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, air bersih, sanitasi, infrastruktur dasar dan pelayanan publik tidak boleh dikompromikan. Penyesuaian atau penundaan belanja yang tidak wajib dan tidak mendesak dapat dilakukan jika terjadi risiko penurunan pendapatan.

Editor
: Robert Banjarnahor
SHARE:
Tags
beritaTerkait
KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut
Tim Gabungan Dishut Sumut Gelar Operasi Pemulihan Kawasan Hutan di Labuhanbatu
Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki
4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang
KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Kasus Suap DPRD Sumut
AS Tolak Bantu Pemulihan Suriah Selama Iran Masih Bercokol
komentar
beritaTerbaru