Pengamat Politik: Polri & Kejaksaan Dicurigai Ingin Kuasai KPK

JAKARTA (SIB)- Tidak ada hal mendesak untuk menjadikan anggota korp Polri dan Kejaksaan masuk sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keinginan masuk diduga hanyalah untuk kepentingan ingin menguasai KPK dan melindungi pihak Polri dan Kejaksaan, atau menguasai komisi anti korupsi itu.

"Saya melihat tidak ada alasan yang bisa diterima jika polisi dan Jaksa masuk menjadi pimpinan KPK.Tidak ada kepentingan apapun sehingga KPK baik Polri dan Kejaksaan kecuali ingin menguasai KPK," ujar pengamat politik dari UI Arbi Sanit, Rabu (26/8).

Menurut dia, Polri dan Kejaksaan bisa mengusut sendiri kasus-kasus korupsi, sehingga aneh jika mereka juga tetap ingin masuk ke KPK. Dengan demikian mereka tidak perlu masuk ke KPK. Kalau ada ambisi besar untuk masuk KPK maka menimbulkan kecurigaan.

"Mereka terbaca ingin masuk ke KPK bukan karena niat untuk memberantas korupsi tapi keinginan untuk menguasai KPK," jelasnnya.

Arbi menegaskan, Polri dan Kejaksaan lebih baik menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk ikut serta memberantas korupsi sehingga tidak perlu masuk ke lembaga lain untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Posisi kedua lembaga itu lebih kuat dibanding KPK.

"Untuk apa menggunakan lembaga lain, kalau kemampuan mereka lebih besar dibandingkan KPK untuk mengusut korupsi," ujar dia.

Lebih dari itu, lanjutnya, mereka bahkan punya anggota dan aparat sampai ke tingkat desa, sementara KPK tidak. Jadi untuk apa masuk ke lembaga kecil seperti KPK juga. Kalau Polisi dan Jaksa ingin memberantas korupsi, sampai tingkat desa pun mereka bisa memanfaatkan kewenangannya dan mereka punya aparatur untuk menjalankannya.

 PERLU PERTIMBANGKAN
Arbi mengingatkan agar Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) KPK mempertimbangkan hal tersebut. Langkah mereka tentunya akan disorot oleh masyarakat dan Pansel KPK sedang menghadapi ujian apakah mereka benar-benar independen dalam seleksi capim KPK ini, atau ada nuansa ketakutan.
"Kalau mereka independen, anggota polisi dan jaksa seharusnya tidak mereka loloskan menjadi capim KPK," ujarnya.

Ditegaskannya. Pansel bisa mengatakan, silahkan kalian yang anggota Polri dan Kejaksaan untuk memberantas korupsi melalu lembaga-lembaga kalian berasal karena kejaksaan dan polisi memiliki kewenangan yang sama dan memili tanggungjawab yang sama untuk memberanas korupsi.
"Jadi biarpun mereka memenuhi syarat, jangan diloloskan," katanya. (PK/k)