Kualitas Pilpres Tentukan Kepemimpinan Nasional

Jakarta (SIB) - Kualitas Pemilu Presiden (Pilpres) menentukan kemampuan pemerintahan melaksanakan prinsip-prinsip good governance. Karena itu situasi perekonomian yang ada saat ini tidak bisa dilepaskan dari buruknya penyelenggaraan pilpres. 

"Pilpres itu gak berhenti di pilpres saja. Kualitas proses dan tahapan pilpres ikut menentukan apakah  pemerintahan yang terbentuk itu benar-benar bisa menjalankan praktek good governance atau tidak," kata Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, di Jakarta, Senin (21/9).

Dia menyatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah kemiskinan meningkat menggambarkan kualitas proses pemilu.  "BPS itu tidak bermain dengan kata-kata karena mereka berbicara berdasarkan data. Data empiris itu tidak bisa dibantah bahwa ada kemunduran yang dialami rakyat Indonesia sejak pemerintahan ini terbentuk," ujarnya.

Siti mengatakan pemerintahan saat ini yang terpilih lewat pilpres 2014 yang seharusnya mengkoreksi pemerintahan yang lama, justru membuat kondisi rakyat Indonesia mengalami kemunduran. "Pemerintahan yang baru harusnya memperbaiki pemerintahan lama, bukan malah mundur. Sekarang, kondisi ekonomi semakin memburuk mulai dari melemahnya  nilai  tukar rupiah, harga-harga yang melambung tinggi, perusahaan yang  melakukan PHK yang membuat jumlah penangguran dan orang miskin bertambah," tambahnya.

Menurut Siti kondisi ini semakin diperparah karena oposisi yang seharusnya menjadi kekuatan pengkoreksi, justru terlihat tidak hadir. Rakyat pun kini menjadi apatis atau tidak peduli  terhadap kondisi bangsa.

"Kondisi ini sudah mendekati kondisi  tahun 98, bedanya saat ini tidak ada chaos, tidak ada demo yang masif. Tapi situasinya mirip, semua sektor ekonomi mengalami kelesuan. Publik dan pasar pun merespon negatif," imbuhnya.

Sebelumnya BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2015 mencapai 28,59 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin bertambah 860 ribu jiwa selama enam bulan dalam periode September 2014-Maret 2015. Angka kemiskinan akan kembali diumumkan pada Januari 2016 untuk periode survei Maret 2015-September 2015. (SH/d)