Waspadai Manipulasi Suara di Daerah Terpencil

Jakarta (SIB)-  Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, potensi manipulasi suara lebih besar di daerah yang secara geografis sulit ditempuh. Para pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 mesti lebih peduli untuk mengawal suara mereka di daerah-daerah terpencil atau pedalaman.

“Mereka kan berkepentingan untuk tidak terjadi kecurangan. Para pasangan calon harus mulai mengidentifikasi daerah mana aja yang secara geografis rawan,” ujar Titi Anggraini, Rabu (23/9).

Ia mengatakan, pada pilkada serentak, 9 Desember 2015, hasil perhitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) langsung dibawa ke kecamatan. Dalam perjalanan dari TPS ke kecamatan rawan terjadi manipulasi.

“Kalau di kota mungkin tidak terlalu ada kendala. Namun, kalau di daerah yang geografisnya sulit, ini perlu mendapat perhatian,” ujarnya.

Menurutnya, pengawas pemilu juga harus memetakan daerah mana saja yang rawan pelanggaran. Data-data pemilihan umum atau pilkada sebelumnya bisa menjadi rujukan.

Ia mengungkapkan, fungsi pengawas TPS juga penting untuk memastikan tidak ada praktik penggelembungan suara. Namun, panitia pengawas pemilu (panwaslu) juga harus memastikan imparsialitas atau independensi jajaran pengawas TPS.

Di Semarang kemarin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan seluruh camat yang daerahnya akan melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk membangun komunikasi menjelang pilkada dengan aparat penegak hukum serta tokoh-tokoh agama guna mengantisipasi terjadinya konflik.
 
“Bangun komunikasi dengan baik, di kecamatan itu ada Kapolsek, Danramil, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Jika terjadi konflik sosial, cepat ditangani.

Jangan kalau sudah ‘meledak’ baru komunikasi dengan aparat penegak hukum,” kata Mendagri di sela Rapat Koordinasi Pemantauan Kinerja Pelaksanaan APBN/APBD Tahun 2015 di Semarang, kemarin. (SH/q)