Politik Uang Dianggap Asuransi

JAKARTA (SIB)- Masyarakat menanggapi politik uang dengan beragam persepsi. Umumnya, mereka menganggap uang yang diberikan dalam kampanye, sebagai asuransi atau pengganti jika para politikus maupun calon pemimpin ingkar janji setelah terpilih.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat memberikan pemaparan hasil survei dalam Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem, di Jakarta Convention Center, Selasa (22/9).

Menurut Yunarto, kepercayaan terhadap para politikus rendah. Ini karena kebanyakan calon pemimpin hanya mengumbar janji saat kampanye, namun ternyata tidak menepatinya. Karena itu masyarakat menganggap setidaknya uang yang diberikan para kandidat di pemilu maupun pilkada merupakan pengganti kekecewaan. 

“Buat pemilih, mereka masih menerima politik uang sebagai asuransi, mengantisipasi kandidat ingkar janji setelah terpilih,” ujarnya.

Selain itu, menurut Yunarto, sejumlah pemilih menganggap uang yang diberikan kandidat sebagai pengganti pendapatan yang hilang karena harus menggunakan waktu untuk datang ke TPS atau mengikuti kegiatan kampanye.

Yunarto mengatakan para calon kepala daerah di pemilihan kepala daerah serentak 2015 sebaiknya tidak melakukan politik uang. Menurutnya, politik uang tidak menjamin kemenangan. 

Politik uang, ia melanjutkan, akan gagal jika diberikan secara asal-asalan. Hanya diberikan pada orang-orang yang ditemui saja. Politik uang juga tidak akan berpengaruh terhadap orang yang sudah mantap menentukan pilihannya. 

“Bisa juga terjadi uang hilang dalam perjalanan. Maksudnya, hanya sebagian uang yang diberikan kepada sasaran. Jumlah uang dipotong, dan selebihnya masuk ke kantong agen atau tim yang ditugaskan menjalankan politik uang,” ujarnya.

Menurut peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Hendro Prasetyo, kampanye saat pilkada seperti sebuah perang. Para calon harus mempunyai strategi  jitu mencapai kemenangan.

Hendro menyebut, ada dua strategi dalam kampanye, yakni “serangan darat dan udara”. Ia menjelaskan, “serangan darat” yakni pasangan calon harus bertemu langsung dengan para pemilih. “Serangan udara” lewat spanduk dan baliho dengan menampilkan kandidat sesuai keinginan.

“Serangan darat strategi paling efektif dalam meningkatkan elektoral pilkada dibanding serangan udara. Pasangan calon dapat lebih membumi dan ada kedekatan personal,” tuturnya. 

Namun, “serangan udara” tetap tidak boleh dilupakan. Itu guna menambah daya pikat calon pemilih. “Serangan udara” membutuhkan waktu yang cukup panjang dan biaya mahal agar efektif.

KAMPANYE IDUL ADHA
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengatakan, calon petahana di pilkada memiliki keunggulan dalam kampanye. Itu karena ia terlebih dahulu telah memiliki pamor dan popularitas. Namun, kinerja yang buruk dalam menata daerah akan menjadi batu sandungannya. Sementara itu, penantang akan lebih sulit mendapatkan pamor, karena harus mulai dari awal. 

Di kesempatan terpisah Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, momentum Idul Adha dapat disalahgunakan sebagai ajang politik transaksional. Ia meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mengawasi adanya kampanye pasangan calon peserta saat perayaan Idul Adha.

“Dengan memakai atribut kampanye lengkap disertai ajakan mencoblos, jelas tindakan berkurban dengan cara seperti itu dilarang agama dan undang-undang pilkada,” katanya. 

Menurutnya, pemberian daging kurban untuk kepentingan kampanye juga bisa masuk dalam ranah pidana pemilu dengan hukuman yang berat. Ia menyatakan justru haram hukumnya apabila ada pasangan calon yang nyata-nyata menyerahkan hewan kurban dengan tujuan agar dipilih pada 9 Desember nanti.

“Pisahkan dengan benar antara yang ibadah dan popularitas. Justru ambil semangat ajaran berkurban dengan bukti membangun komitmen untuk membela rakyat miskin dan kaum kurang beruntung,” ujarnya. (SH/h)