Pilih Uang Caleg Sama dengan Memelihara Korupsi

Jakarta ( SIB)- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad berpendapat  bahwa  para caleg DPR RI dan DPD RI  yang berkompetisi pada Pileg 9 April mendatang, haruslah  memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan cara mengajak  tidak memilih caleg yang memberi uang atau money politic.

Karena  jika memberi uang sama halnya  dengan mendukung dan memelihara tumbuhsuburnya korupsi di negeri ini. Sebaliknya, para  Caleg  harus punya niat baik, dan percaya sama Allah SWT bahwa dirinya jika terpilih untuk mengabdi kepada rakyat.

Farouk Muhammad  menyatakan hal itu dalam acara Perspektif Indonesia, “Pemilu 2014: Adu Siasat Menjadi Senator” di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (21/3/2014).

“Kita harus mencerdaskan masyarakat dengan tidak memberikan uang atau money politics dalam setiap turun kampanye, meski kelas pendidikan politik masyarakat saat ini masih  cenderung kepentingan sesaat, yaitu uang ” ujar anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Barat (NTB) ini , sambil menyebutkan bahwa ketika  kampanye , dirinya tidak mau memberi  janji-janji politik, karena janji itu merupakan utang yang harus dibayar.

Farouk membenarkan bahwa money politik dianggap wajar oleh sebagian masyarakat sehingga perlu diluruskan apalagi  kebanyakan masyarakat  Indonesia  masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Menurutnya, dia  hanya  punya komitmen   akan memperjuangkan aspirasi daerah, apabila terpilih sebagai anggota DPD untuk periode kedua. Dan selalu menegaskan,  kalau  senang silakan pilih , dan kalau  tidak senang, biarlah pilihan diberikan  kepada orang lain yang lebih disukai.

Farouk menegaskan, sebagai anggota DPD RI dari NTB, dirinya sudah berperan  memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan yang dijanjikan pemerintahan Presiden SBY tidak hanya di Daerah Pilihannya ( NTB), tetapi juga di berbagai daerah  Indonesia.
Dia membernarkan bahwa  DPD tidak mempunyai mitra kerja, yang bisa membantu untuk mengeksekusi berbagai bantuan dan alokasi anggaran untuk rakyat.
 â€œDPD itu tidak mempunyai mitra kerja eksekutif  seperti  DPR RI, sehingga tidak bisa memperjuangkan dana aspirasi, dana Bansos, dana BLSM, BSM, dana BOS, dan sebagainya,” tambah Farouk seraya mengakui bahwa dirinya terpilih   sebagai anggota DPD RI pada pemilu 2009 silam, karena selain faktor etnis daerah yang masih berpengaruh di masyarakat,  juga karena pernah menjadi Cagub NTB.

“Saya dulu hanya karena pernah menjadi cagub NTB dan gagal karena tidak direstui partai politik, namun nama saya tetap populer dan itulah modal saya menjadi anggota DPD RI periode 2009-2014,” kata Farouk lagi.

Mengenai kontribusi DPD RI selama ini, memang belum banyak masyarakat yang mengetahuinya, sehingga walaupun sudah memberikan kontribusi , seperti pembahasan RUU Desa yang sudah menjadi UU. Juga RUU DOB, RUU Pilkada, pembentukan Kabupaten Musirawas Utara, perimbangan keuangan pusat, anggaran pemilu yang ditanggung negara , dan lain sebagainya. 

Sementara itu,  pengajar FISIP Universitas Indonesia, Firman Kurniawan Sujono  menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu harus terus berusaha mengembalikan fungsi Pemilu bagi rakyat.

Bahwa Pemilu itu bukan selalu dengan keramaian, pengerahan massa, identik dengan pembagian uang, membuat macet jalanan, kotor, dan berbagai pelanggaran ketertiban masyarakat lainnya, melainkan bagaimana Pemilu itu bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu juga DPR dan pemerintah sendiri harus berusaha mengembalikan fungsi Pemilu, guna  mengembalikan hak-hak rakyat  menyampaikan aspirasi dan mewujudkannya. Bukan janji-janji politik, yang kemudian diabaikan ,”  kata  Firman.

 ( G 1/w)

Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.