Kritik Habibie: Pemerintah Indonesia Bermental Dagang

Jakarta (SIB)- Mantan presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menyebut pemerintah Indonesia saat ini tidak mampu memperkuat sumber daya manusia untuk bersaing dengan negara-negara lainnya. Pemerintah lebih cenderung menggiring bangsa Indonesia ke dalam mental dagang.

"Dulu negara kita adalah anggota OPEC karena ekspor minyak, tetapi sekarang impor dari Singapura yang tidak memiliki sumur minyak," kata Habibie saat berpidato di depan bakal calon presiden muda yang baru saja menggelar debat politik di Sari Pan Pacific Hotel, Rabu (26/3).

Debat politik itu digelar oleh Habibie Center, lembaga yang didirikan Habibie. Orang-orang yang diundang hadir adalah peserta konvensi Partai Demokrat seperti Irman Gusman, Ali Masykur Musa, Anies Baswedan, Dino Patti Djalal, serta Gita Wiryawan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga diundang, namun Jokowi tak hadir dalam acara tersebut.

Habibie menuturkan tidak ada langkah besar yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan teknologi canggih dalam menghasilkan sumber energi yang maksimal. Karena itu, sumber daya alamlah yang dijual, bukan produk sumber daya manusianya. "Inilah teknik dagang," ujarnya.

Mantan Menteri Riset dan Teknologi era Orde Baru itu juga menyoroti sikap pemerintah menutup Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada masa transisi dari Orde Baru ke reformasi. "Mereka membuka peluang masuknya pesawat luar ke Indonesia yang kualitasnya lebih jelek lagi," katanya. "Ini karena mental dagang," ia menambahkan.

Habibie pun berharap presiden yang baru bisa lebih memperhatikan sumber daya manusianya. Caranya, kata Habibie, bisa mencontoh Sukarno, yakni memberikan doktrin kepada generasi muda untuk bersekolah di luar negeri, lalu pulang ke Indonesia setelah memiliki ilmu yang cukup banyak. "Seperti saat saya sekolah di luar negeri dan pulang membawa ilmu ke 48 ribu karyawan untuk membuat pesawat terbang," katanya.

Menurut Habibie, manusia yang berkualitas akan berdampak besar bagi kehidupan Indonesia yang lebih maju. "Karena mereka akan memiliki kemapanan ekonomi dan menghasilkan lapangan kerja," katanya. (Tempo.co/f)