PDI Perjuangan Minta SBY Naikkan Harga BBM

Jakarta (SIB)- Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dolfie OF Palit, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak membebani pemerintahan yang baru dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah saat ini masih memiliki kesempatan untuk memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi. "Kalau pemerintahan SBY punya kemauan politik, maka dia akan menaikkan harga BBM," kata Dolfie di kompleks parlemen, Senayan, Kamis, (21/8).

Kebijakan ini tak semestinya dilimpahkan ke pemerintahan yang baru. Bila keputusan ini tak diambil oleh pemerintahan SBY, maka kenaikan harga BBM tetap akan dilakukan oleh pemerintahan yang baru.

Dolfie mengatakan Fraksi PDI Perjuangan sedang mengkaji kemampuan daya beli masyarakat terhadap inflasi jika harga BBM terpaksa dinaikkan. "Sampai sejauh mana daya beli masyarakat siap dengan inflasi, itu masih kami kaji," katanya.

Dia juga mempertanyakan sempitnya ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Akibatnya, pemerintahan yang baru akan kesulitan menjalankan program kerja.

Dalam Nota Keuangan 2015, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp 2.000 triliun lebih dan pendapatan negara sebesar Rp 1.762 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran pada 2015 mencapai Rp 257,5 triliun atau 2,32 persen dari produk domestik bruto.

Dari total belanja, sebesar Rp 291 triliun (14,4 persen) habis untuk subsidi BBM. Dana untuk pembangunan infrastruktur hanya tersisa Rp 169 triliun (8,37 persen).

Pilihan kebijakan untuk memperbesar ruang fiskal ada tiga. Pertama, memangkas belanja rutin kementerian dan lembaga. Kedua, menggenjot pendapatan dengan memaksimalkan penerimaan pajak dan cukai atau menerbitkan surat utang baru dengan risiko menambah defisit. Ketiga, memangkas subsidi BBM.

Tim Transisi bentukan presiden terpilih Joko Widodo mengusulkan dua pilihan waktu untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, yakni pada akhir Oktober 2014 atau Maret-April 2015. “Besar kenaikannya masih kami simulasikan. Kemungkinan di antara Rp 1.000, Rp 2.000, hingga Rp 3.000 per liter,” kata Wakil Ketua Tim Transisi Andi Widjajanto kemarin.

Menurut Andi, pemilihan waktu kenaikan tergantung kebutuhan pemerintahan baru.

 Jika pemerintah membutuhkan ruang fiskal yang besar antara Oktober dan Desember 2014, kenaikan bisa dilakukan pada Oktober.

 Namun, jika ruang fiskal pada Oktober-Desember 2014 memadai untuk menjalankan program, kenaikan harga BBM dilakukan tahun depan.

Jokowi Ingin Berbagi Beban
Presiden terpilih, Joko Widodo, menilai kenaikan harga bahan bakar minyak sebaiknya juga dilakukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, lebih baik jika beban kenaikan tidak hanya dibebankan pada pemerintahan berikutnya.

"Lebih baik kalau beban itu ada yang diambil oleh pemerintahan sekarang.

Kalau memungkinkan ini tentu saja mengurangi beban kita ke depan," kata Jokowi di Balai Kota, Rabu, 20 Agustus 2014.

Jokowi mengatakan, waktu yang tersisa sebelum pelantikan sebenarnya masih memungkinkan bagi pemerintahan SBY untuk menaikkan harga BBM.

"Kenapa tidak, waktunya masih dua bulan," katanya.(tempo.co/c)