Jokowi Temukan Izin Investasi Masih Lelet, Ini Jawaban Pejabat BKPM

Jakarta (SIB)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menemukan keluhan calon investor yang mengurus izin prinsip investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Keluhan didapati Jokowi saat sidak di kantor BKPM sore ini, karena proses izin masih lama.

Izin prinsip di BKPM ternyata masih lebih lama dari SOP yang seharusnya. Seorang pengaju izin investasi bernama Ari, mengeluhkan ke Jokowi, izin prinsip yang diajukan sudah hampir 2 pekan belum keluar, padahal seharusnya bisa keluar dalam 3 hari.

"Memang tadi beliau menemukan ada prosesnya yang belum seperti dijanjikan dalam SOP kami. Meskipun ada yang memakan waktu, itu yang mesti diperhatikan lagi," kata Deputi Bidang Perencanaan BKPM Himawan Hariyoga, Rabu (28/10).

Himawan menjelaskan, penyebab SOP penerbitan izin prinsip tak cepat terbit karena berbagai persoalan. Misalnya soal data-data pemohon izin yang belum lengkap, hingga persoalan rekomendasi dari kementerian atau instansi lain.

"Memang dari sekian ratusan permohonan, ada data-data yang belum lengkap. Sebenarnya di dalam SOP kami hanya 3 hari untuk menyelesaikan izin prinsip, tapi ada beberapa rekomendasi di kementerian," katanya. Namun menurut Hiwaman, hasil kunjungan Jokowi ke unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM, secara umum Jokowi merespons positif terkait kondisi penampilan kantor. "Beliau merasa cukup senang dengan one stop service, sudah cukup memadai," katanya.

Izin Prinsip Penanaman Modal Adalah izin dari Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.

Kegiatan memulai usaha mencakup kegiatan pendirian usaha baru dalam rangka penanaman modal, perubahan kepemilikan saham dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan sebaliknya, perpindahan lokasi usaha untuk perusahaan PMDN di luar kewenangan Pemerintah.

Namun Jokowi mengatakan kecepatan pelayanan perizinan BKPM harus ditingkatkan lagi.

"Saya tanya ke beberapa pemohon baik PMD PMA dan yang urus izin. Kalau lihat penampilan kantor sih sudah baik, tapi kalau kecepatan pelayanan harus diperbaiki lagi," kata Jokowi di Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (28/10). (detikfinance/q)