Dekopin Ingin Koperasi Punya Bank Khusus Koperasi

Jakarta (SIB)- Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) ingin gerakan koperasi di Tanah Air mempunyai bank khusus yang melayani para pelaku koperasi.

"Kami ingin dan sangat mendukung obsesi koperasi memiliki bank koperasi dan rumah koperasi mulai dari tingkat pusat, propinsi, hingga kabupaten sebagai institusi sah dan kapabel sesuai amanat Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945," kata Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia bank koperasi dan asuransi koperasi akan mempercepat pertumbuhan dan pemberdayaan koperasi yang selama ini kesulitan mendapat akses pendanaan perbankan.

Nurdin juga menekankan pentingnya memperkuat kelembagaan ekonomi pedesaan dengan menyalurkan dana KUR,  dana PPM, dana LPD, pupuk bersubsidi, benih/bibit, dan sebagian dana 10 persen APBN untuk desa melalui koperasi-koperasi di tingkat desa.

"Berbeda dengan konsep BUMdes atau badan usaha milik desa, Dekopin sangat meyakini bahwa koperasi desa adalah lembaga ekonomi paling cocok untuk mengelola dana dan bantuan subsisi pemerintah," katanya.

Sebab, kata dia warga seluruh desa menjadi pemilik, pengelola, pekerja, dan konsumen koperasi desa.

Jadi selain melayani kebutuhan produksi, konsumsi, dan simpan-pinjam, koperasi desa juga dipastikan aman dari korupsi karena pengelolaannya berlandaskan prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, dan demokratis.

Pihaknya juga mendorong kerja sama kemitraan yang luas antar-koperasi maupun dengan badan usaha swasta, BUMN dan BUMD, bank, Pemda, dan perguruan tinggi di daerah-daerah.

"Dengan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dekopin beserta seluruh anggotanya siap meningkatkan produktivitas dan kualitas produk agar mampu menembus pasar nasional dan global," katanya. 

Menurut dia dalam implementasinya, insan koperasi, ingin agar eksistensi ekonomi koperasi terus bertumbuh dan berkembang kuat berkat dukungan pemerintah dan parlemen.

Ia mengatakan koperasi-koperasi membutuhkan dukungan koordinasi dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan dari kementerian-kementerian dan lembaga terkait.

"Salah satu fokus koordinasi terutama terkait politik hilirisasi industri berbasis sumber daya alam dan budaya lokal," katanya.

Ia berpendapat produk-produk petani, nelayan, peternak perlu sentuhan teknologi tepat guna, infrastruktur jalan dan logistik agar mampu menembus pasar nasional dan global. (Ant/d)