Ekonom Minta Jokowi Tahan Dulu Kenaikan BBM

Jakarta (SIB)- Pengamat Institute for Development of Economics and Finance Eni Sri Hartati menganggap kenaikan bahan bakar minyak tak tepat dilakukan saat ini. Sebab, data yang dirilis Badan Pusat Statistik dua hari lalu menggambarkan kondisi perekonomian masih lesu. “Pemerintah harus mengkalkukasikan data itu secara matang,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat (7/11).

Hingga triwulan ketiga tahun 2014, kata Eni, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional belum mampu menembus angka lima persen. Lambannya aktivitas perekonomian disebabkan oleh kenaikan suku bunga, bahan bakar gas, dan tarif dasar listrik. Akibatnya, konsumsi masyarakat masih terfokus pada kebutuhan primer, khususnya pangan.

Penurunan daya beli masyarakat juga berakibat pada lesunya aktivitas para pelaku bisnis. Gambaran yang paling tegas terlihat dari kondisi industri tekstil. Menurut data BPS, kata Eni, pola konsumsi masyarakat cenderung mengalami penurunan. “Dalam enam bulan terakhir tidak ada barang yang keluar dari gudang. Ini menunjukkan daya beli masyarakat anjlok,” ujarnya.

Menurut Eni, kenaikan harga BBM dipastikan akan makin memperparah daya beli masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di lapisan menengah bawah. Untuk mengurangi dampak tersebut, Eni meminta pemerintah menyiapkan strategi bantalan krisis yang tepat. “Tidak cukup dengan program KIS dan KIP karena dua program itu masih terganjal masalah anggaran,” katanya.

Eni berpendapat pengurangan beban subsidi bisa dilakukan dengan cara lain seperti efisiensi tata kelola energi nasional. Pemerintahan Jokowi perlu mengupayakan proses pengolahan minyak secara mandiri agar tidak lagi bergantung pada peran broker seperti Pertal. “Kenapa kita harus membeli minyak olahan? Kalau seperti itu terus akan membebani volume subsidi,” katanya.

Berdampak Hingga Akhir 2015 
Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Pengamat ekonomi, Purbaya Yudhi Sadewa, memperkirakan dampak itu masih akan terasa hingga November 2015. “Biasanya pertumbuhan akan melambat tiga triwulan setelah harga naik," katanya.

Berdasarkan pengalaman, kata Yudhi, setiap 10 persen kenaikan harga BBM akan meningkatkan inflasi rata-rata 0,7 persen. Jika pemerintahan Jokowi menaikkkan harga hingga Rp3.000, maka inflasi akan mencapai 3,5 persen. “Dengan melihat kondisi sekarang, artinya angka inflasi nantinya ada dikisaran 8,5-9 persen,” ujarnya.

Yudhi mengatakan kenaikan inflasi merupakan konsekuensi dari penurunan daya beli masyarakat dan aktivitas para pelaku bisnis. Belanja rumah tangga yang naik pengeluaran untuk pangan dan transportasi. “Yang paling terpukul tentu saja masyakat menengah-bawah,” katanya. “Pemerintah harus menghitung dampak tersebut.”

Untuk saat ini, kata Yudhi, kenaikan harga BBM yang ideal adalah Rp2.000 per liter. Angka itu dinilai cukup moderat agar tidak mempengaruhi tingkat inflasi yang terlalu tinggi. “Kemungkinan akan bergerak di kisaran 7-7,5 persen. Dan itu artinya perekonomian kita masih punya ruang untuk tumbuh,” katanya. (Tempo.co/ r)