Kemenkeu Perketat Pengawasan Anggaran di Tahun Politik

Jakarta (SIB)- Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri meminta seluruh pejabat di kementeriannya ikut mengawasi pemanfaatan anggaran pada tahun ini. Pasalnya, segala kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan anggaran, selalu disorot publik. “Di samping risiko fiskal, 2014 merupakan tahun politik," ujar Chatib, Selasa (25/3).

Dia mencontohkan soal alokasi anggaran yang sebetulnya normal tapi dianggap bermasalah--sampai ramai diperbincangkan publik--muncul pada tahun politik. "Pekan lalu sampai ada konferensi pers karena muncul isu peningkatan dana bantuan sosial (bansos)."

Chatib menyatakan kenaikan jumlah bansos sebetulnya sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Kalaupun tahun ini angkanya naik, hal itu dinilai masuk akal karena dipicu oleh peningkatan jumlah penerima bantuan iuran akibat adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) beserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Menurut dia, pemblokiran anggaran bukan cara terbaik untuk menyelesaikan anggaran yang dianggap bermasalah tersebut. "Jangan sampai membasmi hama dengan membakar hingga ke lumbungnya," kata Chatib. Sebab, jika dana tersebut benar-benar menyangkut kebutuhan sosial dan akhirnya tidak dicairkan, akan timbul persoalan baru.

Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengumumkan temuan dana optimalisasi senilai Rp 1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 yang tak pernah diajukan oleh kementerian dan lembaga. Selain itu, didapati dana optimalisasi sebesar Rp 1,1 triliun yang tidak sesuai dengan rencana strategis pemerintah atau tak jelas rencana penggunaannya. (Tempo.co/ r)