Jakarta (SIB) -BIN menyebut sebanyak 41 dari 100 masjid yang ada di lingkungan kementerian, lembaga, dan BUMN, terpapar radikalisme. Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengatakan bukan masjid yang bernuansa negatif, tapi oang-orang tertentu.
"Catatan bagi saya yang dicatat, bahwa masjid itu tempat suci, tidak mungkinlah masjid itu akan ada nuansa negatif, tapi yang negatif itu orang-orang yang mengisi. Kalau masjidnya ya pasti itu rumah Allah, tempat suci. Jadi kita harus jaga bersama. Jaga kebersihannya, supaya umat yang datang beribadah nyaman. Termasuk umat Islam yang taat beribadah juga kebersihan hati kita," kata Wakil Ketua Umum DMI Syafruddin di Masjid Cut Meutia, Jakarta Pusat, Selasa (20/11).
Syafruddin mengatakan, pernyataan BIN tak ditujukan ke Masjid melainkan individu yang menyebar paham radikal.
"Saya rasa apa yang disampaikan oleh aparat apapun yang disampaikan bahwa ada unsur-unsur kegiatan radikalisme tidak ditujukan kepada masjid. Bukan masjid, tapi orang-orangnya, individu-individu atau kelompok-kelompok. Kalau masjid clear. Masjid itu saya yakin saya jaminlah clear. Bukan itu yang dimaksud BIN. maksudnya itu orang-orangnya. Itu bahasanya saja," kata dia.
Syafruddin mengatakan monitoring masjid atau pencegahan dari paham radikal harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini aparat. Sebab menurutnya, DMI tak punya 'tenaga' untuk monitoring masjid.
"Aparatlah. Dewan masjid tidak punya tenaga, tidak punya daya untuk investigasi, Dewan Masjid hanya orang-orang tertentu, kecil, hanya mengurusi masjidnya saja, mengurusi benda. Tidak mengurusi orang," katanya.
Pencegahannya kata Syafruddin harus dibuat kegiatan positif di masjid. Pemuda masjid disebutnya punya peran penting menghadirkan kegiatan kreatif di lingkungan masjid.
"Perbanyak kegiatan-kegiatan positif di masjid. Antara lain seperti ini, dewan masjid akan mengambil seperti ini, kebersihan masjid dewan masjid punya, punya tim itu ada sekitar 5 juta lebih namanya badan koordinasi pemuda dan remaja masjid banyak 5 juta orang," ujar dia.
PKS Minta BIN Ungkap
Sementara itu Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritik keterangan pihak Badan Intelijen Negara (BIN) mengenai 41 masjid di lingkungan kementerian, lembaga, dan BUMN terpapar paham radikal. Mardani menilai data tersebut bisa membuat gaduh bila tak disertai data lengkap.
"Yang pertama, BIN ini punya tugas tidak membuat gaduh, rilis-rilis ini bisa membuat gaduh," kata Mardani di Jalan Malaka Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (20/11).
Mardani meminta BIN bisa terus terang menyebut nama-nama masjid tersebut agar masyarakat tahu. Selain itu, BIN juga diminta menjelaskan parameter hingga menyebut sebuah masjid terpapar paham radikal.
"Terus parameternya apa? Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dijawab dengan tidak terlalu akurat dijadikan dasar untuk mengkategorisasi ini," ujar Mardani yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Sebab, bagi Mardani segala sesuatu yang sudah diangkat ke ruang publik harus dibuka dengan jelas. Mardani menilai, bila BIN tidak terus terang terkait 41 masjid yang terpapar paham radikal itu akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
"Jangan melontarkan 41 kemudian nggak dibuka masjidnya. Itu kan membuat orang saling curiga, nggak boleh. Jaga energi sosial masyarakat selalu positif jangan sampai justru masyarakat jadi saling curiga," tuturnya.
Ia kemudian menyayangkan terkait BIN yang membuat pernyataan tersebut ke ruang publik. Padahal, sambung Mardani, BIN harusnya bekerja tanpa harus mengeluarkan pernyataan-pernyataan di media.
"Sehingga gini buat saya kalau BIN punya niat baik jangan bikin gaduh tapi BIN itu punya tugas intelijen. Intelijen itu tugasnya bukan di media loh, intelijen kesuksesannya tidak dengan tampil di media tapi masalah selesai," sebut Mardani.
Sebelumnya, BIN memerinci bahwa ada 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid di BUMN yang terpapar paham radikalisme. Bahkan, 17 di antaranya masuk kategori tinggi.
"Berdasarkan pemetaan dari kita, dari 100 masjid di kementerian, lembaga, dan BUMN itu terdapat 41 masjid yang terindikasi terpapar paham radikal," ujar Kasubdit di Direktorat 83 BIN, Arief Tugiman, dalam diskusi 'Peran Ormas-ormas Islam dalam NKRI' di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta Pusat, Sabtu (17/11) lalu.
BIN Luruskan
Badan Intelejen Negara (BIN) meluruskan pernyataan bahwa 41 dari 100 masjid kementerian dan lembaga terpapar paham radikal. Data itu sudah diterima BIN dan dijadikan peringatan dini.
"Kita lakukan pendalaman sendiri dan memang itu early warning kepada kita semua karena yang dituju kenapa lingkungan pemerintah, karena di lingkungan pemerintah ini harus steril untuk hal-hal yang berbau radikal," kata Juru Bicara Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto di Restoran Sate Pancoran, Jalan Pancoran Indah I, Jakarta Selatan, Selasa (20/11).
Wawan mengatakan yang terpapar paham radikal bukanlah masjid tapi penceramah. BIN mengantisipasi adanya penyebaran paham yang membawa semangat radikal.
"Kalau masjidnya sih nggak ada yang radikal, jadi penceramahnya. Kita tidak ingin ada intoleransi kemudian ujaran kebencian, takfiri, mengkafirkan orang lain, kemudian membawa semangat radikal dan juga terkait dengan masalah yang berhubungan dengan ideologi Pancasila," ujarnya.
Menyikapi hal itu BIN sudah mengambil langkah agar kondisi itu tidak berlanjut. Mereka berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Kemenag hingga Dewan Masjid Indonesia (DMI).
"Ini semua berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, dengan Kementerian Agama, kementrian yang ada pengelola di masjid itu kemudian dengan MUI juga kemudian dengan ormas, DMI misalnya semua saling berkoordinasi supaya ada perubahan signifikan supaya ini tidak berkelanjutan," ujarnya. (detikcom/l)
