Medan (SIB)
Kelompok pemuda Islam dan Kristen yang ada di Sumatera Utara meminta agar polemik persoalan pemusnahan babi dihentikan. Polemik ini dinilai tidak perlu dibesarkan masyarakat.
Polemik ini sudah menyebabkan adanya gerakan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat bertema #savebabi untuk menolak pemusnahan pada Senin (10/2). Di lain sisi, aliansi ormas Islam berencana melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak hari kedaulatan babi yang menjadi bahagian materi aksi #savebabi yang lalu.
Perwakilan kelompok pemuda Islam yakni Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara, M Alwi Hasbi Silalahi, menilai polemik ini harusnya tidak ada karena Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sudah menyatakan tidak akan melakukan pemusnahan babi.
“Ini bukan lagi persoalan mendukung atau menolak aksi #save babi yang dilakukan dua kelompok masyarakat. Ini soal menjaga kerukunan kita di Sumut ini yang sudah ribuan tahun damai. Intinya, kedaulatan masyarakat Sumut yang utama,†jelas Hasbi kepada wartawan, Rabu (12/2).
“Saya fikir semua baiknya menahan diri, karena Gubernur juga sudah menegaskan tidak ada rencana pemusnahan babi. Baik itu masyarakat yang melakukan aksi #savebabi maupun koalisi umat Islam yang ingin melakukan aksi tandingan, baiknya disudahi,†imbuhnya.
Hasbi juga meminta agar Gubernur Sumut mengambil langkah untuk mengakhiri polemik yang terjadi di masyarakat soal isu pemusnahan babi ini.
“Baiknya Gubernur mengumpulkan Forkopimda, Kapolda, Pangdam, dan jajaran dinas di Pemprov bersama tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda untuk berdialog menyelesaikan persoalan ini,†lanjut Hasbi.
Hal senada disampaikan Koordinator Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Gito M. Pardede yang mewakili kelompok pemuda Kristen. "Terkait gerakan #savebabi maupun tolak #savebabi, kami mengajak masyarakat untuk menahan diri dari segala kemungkinan perpecahan. Kita tidak mau ada gesekan yang terjadi karena gerakan ini,†kata Gito.
Gito juga meminta agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan virus ASF yang menyebabkan banyak babi mati di Sumut.
“Kami pemuda Sumut dalam hal ini kelompok HMI dan GMKI memahami apa yang dirasakan peternak dan pengusaha yang mengatasi persoalan virus yang menyebabkan banyak babi mati. Di sini kami meminta agar bagaimana pemerintah dan peternak dapat sejalan untuk menyelesaikan persoalan babi mati karena virus ini.Karena pemerintah pusat sudah memutuskan ini wabah, kita minta Pemda bergerak cepat menangani persoalan virus babi ini,†paparnya.
SARA
Gerakan save babi pada 10 Februari lalu yang diikuti puluhan ribu warga hanya menyampaikan aspirasi dan meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah cepat dan bijaksana terkait matinya ribuan ternak babi akibat wabah virus.
"Janganlah gerakan save babi ini dipelesetkan dan digiring-giring ke ranah suku agama ras dan antar golongan (SARA). Sungguh, itu cara berpikir yang sangat dangkal," kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Dr Aswan Jaya MIKom.I kepada wartawan, Rabu.
Sebagaimana diketahui, kegiatan peternakan babi di Sumatera Utara merupakan salah satu sektor ekonomi yang berbasis kerakyatan. Sektor ini juga menjadi salah satu penopang ekonomi di Sumut dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kegiatan peternakan babi juga sudah berlangsung sejak zaman purba, sehingga ia telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat di Sumatera Utara," ketusnya.
Ia mengaku akhir-akhir ini terjadi musibah berupa serangan wabah virus yang diduga ASF. "Bila benar dugaan ini, maka pemerintah harus segera mengambil tindakan dan memberikan solusi yang adil kepada masyarakat, khususnya peternak babi," ujarnya.
Selayaknya semua pihak memberikan perhatian positif dan ikut berpartisipasi mencari solusi terbaik dari permasalahan ini. Bukan disikapi dengan prasangka yang penuh dengan sentimen kebencian dan intoleran.
"Gerakan save babi gak ada kaitannya dengan urusan agama manapun. Peternak dan konsumen babi tidak dimonopoli oleh satu agama, hanya agama Islam saja yang mengharamkannya, cukup sampai di situ," tegasnya.
"Gerakan save babi hanya persoalan memperjuangkan hajat hidup sebagian masyarakat di Sumut, dan mereka juga adalah rakyat yang sedang dipimpin Bapak Edy Rahmayadi sebagai gubernur di Sumut," tegasnya lagi.
Pihaknya menyarankan agar Gubernur Sumut bijaksana dan tidak masuk ke dalam ranah SARA terkait pengambilan kebijakan sebagai solusi dari persoalan yang sedang dihadapi para peternak babi.
Polisi Diminta Selidiki
Sedangkan mantan anggota DPRD Sumut Brilian Moktar SE MM mengkhawatirkan pemusnahan babi ini menjadi bahan politik, karena sebentar lagi menghadapi Pilkada 2020. "Saya minta kepolisian selidiki, ada gak kesamaan permainan oknum memainkan save babi dengan menolak babi," ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan Sumut ini mengatakan, undang-undang di Indonesia tidak ada melarang masyarakat beternak babi. Di Medan ada Perda relokasi hewan berkaki empat, namun itupun Perda tersebut belum dilaksanakan dengan baik.
"Buktinya masih banyak hewan kaki empat berkeliaran di Medan. Saya minta kepada pemerintah menegaskan dimana saja relokasi ataupun wilayah untuk berternak kaki empat. Kalau relokasi itu sudah jelas, bagi masyarakat lainnya harap maklum," ujarnya. (M10/M17/d)
