Minggu, 19 Mei 2024 WIB
Iklan Kab Deli Hut SIB 54

Status APL Hutan Tele Dialihkan, Mantan Sekda Tobasa Dituntut 20 Bulan Penjara

Redaksi - Jumat, 08 April 2022 09:37 WIB
299 view
Status APL Hutan Tele Dialihkan, Mantan Sekda Tobasa Dituntut 20 Bulan Penjara
(Foto/Istimewa)
Terdakwa, Parlindungan Simbolon saat mendengarkan tuntutan. 
Iklan Hasyim SE
Selamat Ulang Tahun SIB ke-54
Iklan Imigrasi TBA
Iklan Hut SIB ke 54 dari Demokrat Simalungun
Medan (SIB)
Mantan Sekda Tobasa, Parlindungan Simbolon dituntut selama 1 tahun 8 bulan (20 bulan) penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia dinilai terbukti melakukan korupsi pengalihan status Areal Penggunaan Lain (APL) Hutan Tele yang merugikan negara Rp 32 miliar.

"Menuntut, meminta majelis hakim supaya menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Parlindungan Simbolon selama 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidar 3 bulan kurungan," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erik Sarumaha dalam sidang online di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (7/4).

JPU menilai, adapun hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian hutan.

Sedangkan yang meringankan, terdakwa telah berusia lanjut, punya tanggungan keluarga, sopan dan mengakui perbuatannya.

"Perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," cetus Erik.

Menanggapi tuntutan tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya memohon kepada Hakim Ketua, Sarma Siregar agar sidang berikutnya digelar dua pekan ke depan dengan agenda nota pembelaan (pledoi).

Dalam dakwaan JPU Erik Sarumaha, pada tanggal 23 Desember 2003 sampai 2018, terdakwa Parlindungan Simbolon bersama-sama dengan mantan Bupati Tobasa, Sahala Tampubolon (berkas terpisah) di Desa Partukko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Tobasa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri.

"Sahala Tampubolon yang saat itu menjabat sebagai Bupati Tobasa membentuk Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele (PPKHT) di Desa Partungko Naginjang Tahun 2002," ujar JPU.

Selanjutnya, terdakwa menjadi pengarah dan mantan Kades Boluson Pasaribu sebagai anggota tim. Lalu, Boluson dan Parlindungan Simbolon menghimpun 293 orang untuk mengajukan izin pembukaan lahan di kawasan Hutan Tele.

Boluson juga meminta uang sebesar Rp 600 ribu kepada setiap orang yang mengajukan pembukaan lahan. Uang tersebut diserahkan kepada Tim PPKHT.

Kemudian, pada 26 Desember 2003, Sahala Tampubolon menerbitkan izin membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian di Desa Partungko Naginjang.

"Namun pembukaan lahan tersebut bermasalah. Sahala dianggap tidak melaksanakan tugasnya sebagai Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan Landreform di daerahnya," cetus Erik.

Sementara itu, Parlindungan Simbolon telah menyalah-gunakan jabatannya sebagai Sekda untuk mengusulkan nama-nama warga yang bukan warga setempat dan bukan pula petani setempat.

Sedangkan Boluson melakukan penjualan atas tanah tersebut Rp 15 juta per hektare pada 2014. Bahkan, sebagian lahan dijual kepada yang bukan warga desa tersebut. (A17/d)

Iklan Hut SIB ke 54 dari BBPJN Sumut
Ucapan HUT SIB ke-54 DPRD Kota Medan
Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Iklan Lapas Siborongborong
Iklan CV Sipalakki
Tags
beritaTerkait
Eks Bupati Toba Sahala Tampubolon Dituntut 20 Bulan Penjara, Mantan Sekda Parlindungan Simbolon Divonis 14 Bulan Penjara

Eks Bupati Toba Sahala Tampubolon Dituntut 20 Bulan Penjara, Mantan Sekda Parlindungan Simbolon Divonis 14 Bulan Penjara

JPU Tahan Mantan Kepala Desa dalam Kasus Lahan di Hutan Tele

JPU Tahan Mantan Kepala Desa dalam Kasus Lahan di Hutan Tele

komentar
beritaTerbaru