Polda Sumut Amankan Plt Kadisdikbud Madina, Diduga Akibat Suap PPPK

Mandailing Natal (SIB)

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Mandailing Natal (Madina) Dollar Hafriyanto Siregar diamankan Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut.

Diamankannya Plt Kadisdikbud akibat dugaan suap seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan tenaga teknis di Kabupaten Madina.

Hal tersebut diungkapkan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi SIB, Kamis (4/1/2024) pukul 20.00 WIB.

"Iya, masih dalam penyelidikan Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut," tulisnya melalui pesan singkat WhatsApp.

Disinggung berapa orang yang diperiksa dalam persoalan tersebut, Hadi enggan membeberkan secara rinci. Ia hanya mengatakan penyidik tengah mendalami.

"Penyidik sedang mendalami semuanya," pungkasnya.

Sebelumnya, mencuatnya persoalan seleksi PPPK akibat adanya laporan ratusan peserta yang tidak lolos ke Indonesia Youth Episentrum (IYE) pada pertengahan Desember 2023 lalu.

Pada Rabu, (27/12) ratusan peserta yang tak lolos seleksi PPPK guru 2023 di Kabupaten Madina menggelar demo ke DPRD, kantor bupati hingga ke rumah dinas bupati memprotes dugaan nilai Computer Assist Test (CAT) BKN yang diduga disunat.

Saat itu masyarakat meminta penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Madina terkait dugaan pengurangan nilai CAT BKN hasil seleksi PPPK guru 2023 dengan nomor : 810/2642/BKPSDM/2023.

Nilai CAT BKN seleksi PPPK guru 2023 diduga banyak yang disunat setelah akumulasi dengan hasil nilai SKTT yang dilaksanakan BKPSDM dan Disdikbud Pemkab Madina.

BKPSDM dan Disdikbud diduga melakukan penambahan nilai dengan uang pelicin dan menurunkan nilai bagi yang tidak pakai pelicin

Selanjutnya pada Kamis (28/12) DPRD mengadakan RDP dengan Pemkab yang dihadiri Wakil bupati, kepala BKPSDM dan Kadisdikbud dan menemukan kejanggalan dalam seleksi kompetensi tambahan (SK) yang di keluarkan BKPSDM dan Disdikbud.

Dalam RDP, BKPSDM dan Disdikbud membatah adanya dugaan uang pelicin dan pengurangan dan penambahan nilai CAT BKN ke peserta P3K.

Pada Jumat (29/12) masyarakat tidak puas dengan hasil RDP dan langsung menyambangi rumah dinas bupati, saat itu Bupati Ja'far Suhairi mengakui telah menandatangani surat permohonan ke MenpanRB agar guru honor yang tidak lolos seleksi tahun 2023 akan diangkat menjadi ASN tanpa tes di tahun 2024.

Selanjutnya pada Selasa (2/1) Indonesia Youth Episentrum (IYE) Ketua IYE Ilham F dan Sekretaris Wadih Arrasyd melaporkan permasalahan P3K ke Mabes Polri dengan nomor surat 004/B/IYE/01/2024 yang ditujukan ke Bareskrim Polri.

Beberapa sumber peserta P3K dimintai biaya pelicin bervariasi antara Rp 10 - Rp 20 juta. (**)