Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 02 April 2026

Kadis Pendidikan Abdul Haris Lubis Bantah Dalangi Demo Tolak Pj Gubernur Sumut

Danres Saragih - Rabu, 26 Juni 2024 17:44 WIB
1.018 view
Kadis Pendidikan Abdul Haris Lubis Bantah Dalangi Demo Tolak Pj Gubernur Sumut
Foto: Ist/SNN
Abdul Haris Lubis
Medan (harianSIB.com)
Kepala Dinas Pendidikan Sumut Abdul Haris Lubis menyayangkan munculnya tudingan yang menyebut dirinya sebagai aktor dibalik munculnya aksi unjuk rasa menolak kedatangan Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, Selasa (25/6/2024). Menurutnya tudingan itu sangat tidak mendasar sebab dirinya tidak memiliki kepentingan apapun berkaitan dengan rotasi Pj Gubernur.

"Ini lebih mengarah kepada fitnah dan tuduhan tersebut tidak memiliki dasar," katanya kepada wartawan, Rabu (26/6/2024). Abdul Haris menjelaskan, sebagai seorang birokrat dirinya akan tetap loyal kepada siapa pun yang menjadi pimpinan mereka di pemerintahan.

"Sebagai bawahan kita tetap loyal kalau sebelumnya Pj nya Pak Hassanudin dan kemudian sekarang berganti dengan Pak Agus Fatoni, ya kita tetap memiliki loyalitas karena pergantian Pj Gubernur bukan kewenangan kita. Siapapun pemimpinnya kita harus memiliki loyalitas," tegasnya.

Pada sisi lain kata Abdul Haris dirinya tidak kenal dengan kelompok mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. Sehingga ia merasa upaya mengaitkan namanya dengan aksi tersebut sarat dengan kepentingan.

"Ini nggak baik bagi saya, bahkan bagi siapapun termasuk siapa yang memfitnah itu. Saya, ya tetap bekerja saja sesuai tugas yang diamanahkan kepada saya," pungkasnya.


Diketahui aksi unjuk rasa menolak Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumut digelar oleh kelompok mahasiswa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (25/6/2025).

Pengunjuk rasa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu itu dalam orasinya menyayangkan kebijakan pemerintah pusat menunjuk Agus Fatoni menggantikan Hassanudin sebagai Pj Gubernur Sumut.

Menurut mereka Agus Fatoni selama menjabat sebagai Pj Gubernur Sumsel diduga sarat dengan masalah. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu dituding hanya menumpuk harta kekayaan. (**)

Editor
: Bantors Sihombing
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru