APBN 2026 Disahkan, Rencana Defisit Rp 689,1 Triliun

Jakarta(harianSIB.com)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 menjadi undang-undang.

Keputusan ini diketok dalam Sidang Paripurna Ke-5 Masa Persidangan 1 Tahun 2025-2026 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam rapat itu, dikutip kompas.com, Puan meminta sikap seluruh fraksi partai politik di DPR RI atas RUU APBN yang telah dibahas DPR RI dengan pemerintah.

"Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Menanggapi pertanyaan Puan, anggota dewan yang hadir dalam forum itu menyatakan setuju.

RUU APBN dibahas dan disetujui di tingkat dua setelah sebelumnya melalui proses panjang di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Pemerintah dan Banggar DPR RI menetapkan target pendapatan negara pada 2026 sebesar Rp 3.153,6 triliun. Sementara, rencana belanja negara pada 2026 mencapai Rp 3.842,7 triliun. Dengan demikian, APBN 2026 didesain dengan defisit Rp 689,1 triliun.

Setelah Banggar DPR RI menyepakati RUU APBN 2026 di tingkat I, RUU itu kemudian dibawa ke sidang paripurna.

Diketahui, DPR RI menggelar sidang paripurna dengan sejumlah pembahasan, yakni pembahasan tingkat II atau Pengambilan Keputusan atas RUU APBN Tahun Anggaran 2026 hingga pengambilan keputusan hakim agung dan ad hoc HAM pada Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan data Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI, sidang dihadiri 293 dari total 578 anggota DPR RI. "Dengan demikian kuorum telah tercapai," ucap Puan. (*)