AS dan Uni Eropa Marah Aparat Keamanan Ukraina Gunakan Senjata Otomatis Hadapi Demonstran

Kiev (SIB)- Krisis politik di Ukraina yang telah menelan banyak korban akhirnya membuat Presiden Viktor Yanukovych, Jumat (21/2/2014), “menyerah” dengan mengumumkan akan menggelar pemilihan presiden lebih cepat dan berjanji mengajak oposisi masuk dalam pemerintahan.

Namun Yanukovych tidak memberikan kapan pilpres digelar dan juga belum diketahui apakah pengumuman itu akan mampu mencegah para demonstran menghentikan gerakannya yang telah menduduki beberapa gedung pemerintah. Sejauh ini para pemimpin oposisi belum memberikan komentar atas usulan Yanukovych di saat mereka mengadakan pertemuan sepanjang malam dengan para diplomat Eropa. Amerika, Rusia dan Uni Eropa mengutarakan kecemasan akan masa depan Ukrainana, negara berpenduduk 46 juta jiwa yang terbelah antara mendukung Rusia dan Barat.

“Sebagai presiden Ukraina dan penjaga Konstitusi, hari ini saya memenuhi tugas saya,” ungkap Yanukovych dalam pernyataan di situsnya. Yanukovych juga berjanji mereformasi konstitusional terkait kekuasaan presiden. Oposisi pernah menolak ajakan bergabung dalam pemerintahan, dengan menyatakan perubahan konstitusional yang memberikan kekuasaan besar kepada parlemen harus lebih dulu diloloskan.

Kini jumlah korban tewas dalam bentrokan yang terjadi antara demonstran anti-pemerintah dengan polisi terus bertambah. Dari 22 nyawa (21 demonstran dan 1 polisi) yang sebelumnya dikabarkan berguguran pada Kamis 20 Februari 2014, jumlahnya melonjak menjadi 47 jiwa.

Kementerian Kesehatan Ukraina mencatat, sebanyak 75 nyawa berguguran dalam peristiwa yang terjadi sejak Selasa petang, 18 Februari 2014 lalu. Ini merupakan kekerasan yang terburuk sejak Ukraina terpisah dari Uni Soviet 22 tahun lalu.

Sementara itu, pejabat setempat kepada BBC mengabarkan, sebanyak 67 aparat kepolisian telah ditangkap oleh para demonstran. Namun kemudian dibebaskan. Kementerian Dalam Negeri Ukraina menyatakan, 67 polisi disandera setelah bus yang mereka naiki dikepung para demonstran di Kiev. Oleh para demonstran, polisi-polisi itu kemudian dibawa ke gedung Katedral St Volodymyr, di dekat lapangan Independence Square di Kiev. Setelah dilepaskan, para polisi tersebut langsung meninggalkan lokasi demo.

Uni Eropa pun tak tinggal diam. Sebanyak 3 menteri luar negeri dari Jerman, Prancis, dan Polandia diturunkan untuk berunding dengan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych serta pihak demonstran. Namun sayang tak ada kesepakatan dalam pertemuan itu. "Negosiasi sangat pelik. Kami mencoba untuk mencapai solusi damai," ungkap Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius yang telah sejak Selasa berada di Kiev bersama 2 menteri lainnya.

Kini Uni Eropa pun mengancam akan memberikan sanksi pada Ukraina jika kondisi negara itu tak kunjung membaik. Jika perlu, pembekuan aset dan pelarangan visa akan diberlakukan pada para pejabat negara pecahan Uni Soviet itu

Sementara Gedung Putih menyampaikan kemarahannya karena aparat keamanan Ukraina menggunakan senjata otomatis terhadap para demonstran antipemerintah di Kiev. Dalam statemennya, juru bicara Gedung Putih Jay Carney menyerukan penarikan mundur pasukan pemerintah dari garis-garis depan di ibukota Kiev.

"Kami marah atas gambaran pasukan keamanan Ukraina yang menembakkan senjata otomatis ke rakyat mereka sendiri," cetus Carney. "Kami mendesak Presiden (Viktor) Yanukovych untuk segera menarik pasukan keamanannya dari pusat kota Kiev dan menghormati hak para demonstran damai, dan kami mendesak para demonstran untuk mengekspresikan diri mereka secara damai," tandas Carney dalam statemennya.

Carney pun mengimbau militer Ukraina untuk tidak terlibat dalam konflik ini. Menurut Carney, konflik ini harus diselesaikan dengan cara-cara politik dan Washington akan bekerja sama dengan sekutu-sekutunya untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat kekerasan ini. Sebelumnya pada Rabu, 19 Februari waktu setempat, Presiden AS Barack Obama mengingatkan pemerintah Ukraina akan adanya konsekuensi jika tidak menghentikan kekerasan terhadap para demonstran damai.

Kiev telah dilanda aksi demo antipemerintah sejak Presiden Viktor Yanukovych tunduk pada tekanan Rusia dan menarik diri dari perjanjian perdagangan yang direncanakan dengan Uni Eropa. Aksi-aksi demo yang telah berlangsung 3 bulan itu berubah fatal pada Selasa, 18 Februari setelah terjadi bentrokan antara aparat polisi dan para demonstran. Setidaknya 28 orang tewas dalam bentrokan berdarah tersebut. Bentrokan serupa kembali terjadi hari-hari berikutnya dan menewaskan puluhan orang. (Detikcom/R14/W)