Pangdam I/BB Terima Tenaga Ahli Lemhanas Marsda TNI Palito Sitorus

Medan (SIB)

Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) I Bukit Barisan (I / BB) Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Mochammad Hasan Hasibuan, Kamis (14/12), menerima Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ideologi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Marsda TNI Palito Sitorus SIP MM di Makodam I/BB. Kunjungan memererat silaturahim keduanya yang telah lama terjalin.

“Saya kan junioren. Kami sudah lama satu frekuensi, sama-sama mengikuti pendidikan di Lemhanas. Tapi Bang Hasan (maksudnya Pangdam I/BB) itu keluarga besar kami dari matra TNI-AU sebab orangtuanya dan mertuanya pun dari TNI-AU,” ujar jenderal bintang dua TNI-AU kelahiran Medan, 27 September 1968.

Marsda TNI Palito Sitorus mengatakan, hubungannya dengan Mayjen TNI Mochammad Hasan dekat sejak sama-sama mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRa). “Kangen-kangenanlah,” jawabnya ketika ditanyakan maksud kunjungan yang dadakan. “Gak dadakan! Selalu kok telepon-teleponan,” tambahnya.

Palito Sitorus datang bersama itonya Dra Catharine Margaretaha Sitorus MPd dan tim Hukum TNI-AU Lanud Soewondo Medan.

“Kami minta advis sehubungan tanah orangtua kami yang kemungkinan besar sedang ‘dipermainkan’ oleh orang-orang yang kami sebut mafia tanah,” tambahnya ketika didesak maksud kunjungan.

Sebelumnya, pada Kamis, 30 November 2023, Catharine Margaretha Sitorus memasang belasan baliho yang intinya minta dukungan dari TNI/Polri memberangus mafia tanah. Baliho dipasang di seluruh sisi tanah warisan orangtuanya di Jalan Patriot Medan tepat di depan Makodam I/BB Medan.

Putri Pejuang Letkol Purn MP Sitorus tersebut mengatakan, keluarganya risau sehubungan ada selentingan tangah orangtuanya hendak dieksekusi.

“Padahal pada Senin, 22 Maret 2021, sudah kami gagalkan sebab kasus tanah ini masih berproses secara hukum. Tapi sekarang masih dicoba lagi. Padahal, kaasus lain sedang kami laporkan ke kepolisian. Saya dan sejumlah anggota keluarga tiga hari lampau masih dimintai keterangan dan melengkapi pemberkasan Di Mabes Polri,” tambahnya.

Menurutnya, tanah yang didiami turun-temurun itu warisan dari orangtuanya, Letkol Purn MP Sitorus. “Orangtua kami memilikinya sebelum Indonesia ada, sebelum merdeka. Kemudian kami menyertifikatkannya, tapi sekarang dikalim milik seseorang yang kami tahu mafia tanah,” jalasnya yang kemudian diklaim WC miliknya.

“WC itu mengaku menyertipikatkan tanah orangtua kami dari surat yang sudah kadaluarsa, yagn katanya hibah dari orangutanya juga. Anmeh kan.”

Ia menunjuk foko kopi Hak Guna Bangunan yang sudah kadaluarsa dan kemudian disertipikatkan. “Alamarhum orangtua kami mengurus sertipikat dilengkapi alas hak dan sertipikat yang dikeluarkan oleh bpn-ri,” tambahnya sambil menunjuk seluruh dokumen.

Sengketa berlanjut ke ranah hukum. WC kemudian memenangkannya pada 2018, tapi banding atau kasasi di Mahkamah Agung (MA).

“Terus saja dilakukan upaya eksekusi. Sebelumnya pada tahun 2018, mentah. Pada 2021, juga gagal. Sekarang mau diupayakan lagi. Kami tetap melawan,” tambahnya sambil mengatakan, lahan yang hendak dieksekusi pun beda ukuran, beda lokasi dan batas wilayah. “Artinya, masih ada kerancuan. Tetapi kok ngotot ingin mengeksekusi,” singkatnya.

Ia mengurai, sekarang pihaknya melaporkan kasus dugaan pemalsuan surat yang dipakai WC ke polisi.

“Kasusnya sedang bergulir dan berharap kepolisian menetapkan tersangka untuk oknum yang diduga membuat cacat administrasi. Kami berharap WC taat hukum sebagaimana kami taat dan patuh pada hukum,” tutupnya didampingi penasihat hukum Sugianto SP Naedeak. (**)