Sekjen MABIN Persatuan Melayu Nusantara Mati Suri

Singkawang (SIB) -Majelis Masyarakat Budaya Melayu Baru (MABIN) menilai Budaya tenggang rasa masyarakat Melayu sebagai masyarakat egaliter karena bermukim di sepanjang pantai Nusantara, telah melahirkan persatuan dan kemajuan Melayu yang tangguh di masa lalu. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan, bahasa administrasi dan pemerintahan dan juga dibuktikan masih utuhnya pusaka Melayu seperti istana-istana hebat kerajaan Melayu zaman dahulu di berbagai nusantara. Tetapi sayang kemilau pusaka tersebut kian hari semakin pudar, dan persatuan Melayu nusantara kelihatan masih mati suri setelah proklamasi 1945, buktinya sampai saat ini belum ada kesadaran kolektif pemimpin Melayu untuk melahirkan organisasi Melayu bertaraf nasional, melainkan berjuang parsial oleh DPP Ormas Melayu pada masing-masing daerah.

Hal itu disampaikan Sekjen DPP Mabin Pusat H Syarifuddin Siba sebagai pemakalah pada seminar budaya Melayu pada 22 Oktober 2016 bersama nara sumber lainnya yaitu GAPENA Malaysia, Arif Rahman dari Al azhar (Jakarta) dan dari Riau. Seminar tersebut bagian dari rangkaian acara Festival Budaya Melayu se-Kalbar XI belangsung pada 17 - 23 Oktober 2016 di kota Singkawang Kalbar yang dibuka Wakil Ketua MPR RI Usman Sapta pada17 Oktober.

Di hadapan peserta seminar utusan daerah dan luar negeri itu Siba menegaskan budaya tenggang rasa Melayu sangat diperlukan ketika Indonesia saat ini telah diincar oleh budaya liberalis kapitalis yang tak sesuai dengan kepribadian bangsa. Justeru itu diperlukan afirmatif yaitu kesungguhan pemerintah untuk mendukung perkembangan budaya Melayu agar akar budaya bangsa ini tidak tergerus oleh budaya asing. Kita harus waspada, bila adat budaya  bangsa hilang, akan lenyaplah bangsa, karena sumber ke hidupan bangsa berakar pada adat budaya anak bangsa", ucap Syarifuddin Siba.

Kemunduran Melayu
Siba juga menyampaikan faktor penyebab kemunduran Melayu antara lain akibat pergeseran orientasi masyarakat Melayu dari menguasai niaga dan jasa bahari beralih bercocok tanam ke pedalaman. Selain itu karena keterbukaan kehidupan masyarakat Melayu diserbu pendatang, di samping itu kesetiaan pada raja yang cenderung membabi - buta. Begitu juga kekeliruan pemerintah dan Sultan pada penentuan sikap setelah proklamasi kemerdekaan RI 1945 ditambah pembantaian sultan-sultan Melayu pada Maret 1946.

Diperlukan formulasi perjuangan adat secara nasional, supaya masyarakat Melayu menggagasi Kongres Masyarakat Adat Melayu Indonesia untuk melahirkan wadah aspiratif dan kolektif memerjuangkan hak-  hak adat dan ulayat masyarakat Melayu nusantara secara nasional, sebab kita dalam NKRI relatif sulit berjuang secara sendiri sendiri, bentuklah Dewan Perwakilan Adat Masyarakat Melayu Indonesia misalnya kata Siba.

Di akhir uraiannya di gedung Balai Adat Melayu Singkawang, Kalimantan itu, Siba menawarkan solusi yakni agar masyarakat Melayu menguasai bandar dan bisnis bahari dan berbagai aspek kemaritiman, pemerintah afirmatif membela dan mendukung hak adat dan ulayat masyarakat Melayu. Selain itu, mewujudkan wadah persatuan Melayu secara nasional dan perkuat politik tuan negeri.

Siba juga menawarkan pembangunan SDM Melayu dengan mendirikan perguruan tinggi dan gerakan beasiswa sepanjang pantai Nusantara.

Selain itu diperlukan pengertian yang tinggi dari masyarakat pendatang terhadap budaya tenggang rasa masyarakat Melayu dan bukan untuk menindasnya. (rel/R9/c)